Tugusatu.com- Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bernuansa heritage di Kelurahan Sukoharjo 2, Kecamatan Klojen, Jumat (27/3/2026).
Peluncuran SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dihadiri oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional, Harjito.
Di SPPG yang bermitra bersama Yayasan An Nahl Indonesia itu, pengolahan makan bergizi secara modern dan sesuai standar ketentuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wali Kota Wahyu menyatakan SPPG Sukoharjo 2 sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) baik dari sterilisasi lokasi, hingga fasilitas yang tergolong lengkap dan modern.
“Mulai dari proses memasak, pengaturan suhu, hingga pembersihan semuanya sudah terkontrol dengan baik,” tegasnya.
Pembagian beberapa area pengolahan meliputi area cuci sayur dan buah, gudang kering, area persiapan, gudang basah, ruang pemeriksaan bahan, ruang penyimpanan gas, dapur serta ruang produksi.
Menurut Wahyu, selain bangunannya bernuansa heritage, tata ruang dan sirkulasinya juga mendukung kerapian dan higienis. Bahkan tersedia kamar istirahat dilengkapi dengan musala dan kamar mandi. Ruang istirahat untuk para karyawan itu bisa memberikan dampak positif melaksanakan pekerjaan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, menyebut SPPG di Kota Malang sendiri sudah berjalan dengan baik dibanding daerah lain.
Jumlah SPPG yang di suspensi secara nasional hampir 2.500 sejak Januari lalu. Sampai Maret 2026, tersisa 752 SPPG.
Kendati demikian, pengawasan dilakukan secara ketat. Jika ada SPPG yang tidak sesuai petunjuk teknis, maka akan dihentikan sementara hingga ada perbaikan.
“Kalau tidak sesuai juknis, bisa kami hentikan sementara sampai diperbaiki,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif menambahkan pengawasan SPPG ini meliputi kualitas mikrobiologi serta alur pengolahan makanan.
SPPG dinyatakan layak dan memenuhi syarat akan mendapatkan SLHS. Dari total 60 SPPG di Kota Malang, sebanyak 20 dapur belum memiliki SLHS.
