Tugusatu.com, MALANG– Kemacetan lalu lintas (lalin) masih menjadi perhatian publik di Kota Malang, Jawa Timur. Sejauh ini, DPRD dan Pemkot Malang terus berupaya mencari solusinya.
Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Malang H. Asmualik, ST menyatakan sejak dulu telah memberikan terobosan sebagai solusi. Namun, mengatasi kemacetan memang tidak bisa instan. Sebab prosesnya perlu melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan.
“Kemacetan lalu lintas karena kendaraan dan jumlah penduduk meningkat. Ini perlu antisipasi terutama traffic masyarakat,” tegas Asmualik, Kamis (18/7).
Asmualik menjelaskan mobilitas warga cukup tinggi terutama pagi dan sore hari. Pemicunya, siswa berangkat sekolah berbarengan dengan orang berangkat kerja. Pada sore hari, gerak kendaraan dan orang begitu padat di ruang lalu lintas jalan. Akhirnya, lalu lintas menjadi padat. Kemacetan pun tak terelakkan apalagi akhir pekan karena Kota Malang jadi destinasi pariwisata.
“Solusinya, sekolahan yang dekat rumah itu terbaik bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Bila anak-anak bersekolah dekat rumah, maka orang tua tak perlu mengantar. Dampaknya, gerak kendaraan dan orang tidak memadati jalan raya. Hal itu dinilai baik untuk menjamin kualitas hidup.
Untuk itu, Asmualik mendesak Pemkot Malang segera melakukan standardisasi sekolahan swasta yang kualitasnya setara sekolahan negeri, begitu sebaliknya. Termasuk biaya pendidikan yang terjangkau.
“Upaya ini mendorong orang tua tidak memilih sekolahan untuk anak yang jauh dari rumah hanya untuk mengejar kualitas sehingga traffic lalin bisa terkurangi,” katanya.
Selanjutnya, Pemkot Malang harus cepat mengambil kebijakan untuk membenahi transportasi massal secara menyeluruh. Caranya bisa dengan memberikan subsidi pada penyelenggara transportasi massal. Tujuannya memberikan kepastian sehingga sopir tidak ngetem atau menunggu penumpang di tempat-tempat strategis yang mengganggu laju kendaraan lainnya.
Aplikasi yang memudahkan pembayaran juga penting agar masyarakat mendapatkan kepastian tarif. Lalu, melebarkan jalan protokol terutama di persimpangan dan underpass bisa berupa jembatan dan terowongan. Anggarannya dibicarakan dengan DPRD.
“Kondisi transportasi massal di Kota Malang itu hidup segan, mati tak mau. Ini jangan sampai terjadi. Sebab, transportasi massal itu solusi mengurangi traffic kepadatan kendaraan di jalan raya,” tuturnya.
Setelah itu, Pemkot Malang harus memperkuat penyadaran, sehingga masyarakat akan lebih menyukai menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi.
“Saya yakin Kota Malang bisa,” ucapnya.
Reporter/Editor: Bagus Suryo
