Tugusatu.com- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 DPRD Kota Malang, Jawa Timur, menjadi momen memperkuat spirit bersama menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang sempat tertunda. Pekerjaan rumah itu di antaranya banjir, kemacetan lalu lintas, dan pasar.
Suasana peringatan HUT bukan saja seremoni, melainkan ajang refleksi bersama untuk mengingat ada proses pembangunan yang berkelanjutan.
“Momentum ini menjadi titik evaluasi bagi kami. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, kami ingin terus memperbaiki kekurangan dan memberikan kinerja yang lebih baik ke depan,” kata Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Selasa (31/3/2026).
Di tengah dinamika pembangunan Kota Malang yang terus bergerak, DPRD bersama Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi ini dinilai menjadi kunci agar berbagai program yang tertunda dapat segera dituntaskan.
Ia menegaskan peringatan HUT ini sebagai ruang refleksi atas kinerja lembaga legislatif. Karena itu, DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kritik dan masukan dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
“Kami ingin seluruh tanggung jawab pembangunan bisa dituntaskan. Semangat refleksi ini harus menjadi dorongan untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam konteks ini, sejumlah persoalan krusial pun masih menjadi perhatian. Untuk itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan ada tantangan pembangunan harus diselesaikan, yaitu banjir di kawasan Lowokwaru, kemacetan lalu lintas, hingga pengembangan transportasi umum dan pembangunan Pasar Blimbing.
Menurutnya, sejumlah persoalan itu belum rampung sehingga penyelesaian perlu kerja sama yang solid para pemangku kepentingan. Selain itu, perlunya dukungan regulasi, kesiapan anggaran, hingga koordinasi lintas wilayah di Malang Raya.
“DPRD akan terus mendorong dari sisi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar program pembangunan berjalan optimal,” ujarnya.
Perspektif lain datang dari mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 1999–2004, Sri Rahayu. Ia menyoroti perubahan pola komunikasi masyarakat yang kini semakin terbuka melalui media sosial.
“Dinamika masyarakat sekarang sangat kompleks. Media sosial bisa menjadi indikator persoalan yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD,” ucapnya.(*)
