Pansus DPRD Kota Malang Pelototi Kinerja Daerah

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menandatangani dokumen penyampaian LKPJ usia rapat paripurna, Senin (9/3/2026). Foto: Tugusatu/Maghfirotul Hasanah
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menandatangani dokumen penyampaian LKPJ usia rapat paripurna, Senin (9/3/2026). Foto: Tugusatu/Maghfirotul Hasanah

Tugusatu.com- Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan panitia khusus masih mempelajari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang baru diterima dari Pemkot. Pembahasan meliputi capaian kinerja pemerintah daerah secara mendetail.

“Nanti kita cek tindak lanjut dari rekomendasi tahun lalu seperti apa. Apakah memang ada capaian yang melampaui target, atau justru ada program yang belum terselesaikan, misalnya karena anggaran tidak terserap,” tegas DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Menurut Amithya, pembahasan LKPJ ini bukan sekadar mencari kekurangan pemerintah daerah. Tetapi evaluasi ini justru menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan kedepannya.

“Ini jadi dasar untuk membuat kebijakan yang lebih tepat di tahun berikutnya,” tuturnya.

Pemerintah Kota Malang melaporkan pencapaian kinerja dan kondisi keuangan daerah dalam LKPJ tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/3/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan tren positif terjadi sepanjang 2025 yang meliputi beberapa indikator makro daerah. Salah satunya, berhasil menekan angka pengangguran terbuka.

Saat ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di tahun 2024 sebesar 6,10 persen. Angka itu turun menjadi 5,69 persen di tahun 2025. Dengan demikian TPT berkurang sebanyak 0,41 persen.

Begitu juga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Di tahun 2024 tercatat 5,41 persen naik menjadi 5,92 persen pada tahun 2025 sekaligus menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 tercatat Rp2,54 triliun atau sekitar 101,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun.

Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sekitar Rp1,10 triliun atau 105,40 persen dari target, serta pendapatan transfer sekitar Rp1,43 triliun.

Menurut Wahyu, capaian ini tidak terlepas dari strategi perencanaan yang disusun berdasarkan analisis dan kajian terhadap target yabg telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Kita punya target berdasarkan analisa dan kajian. Tapi tentu harus ada inovasi dan terobosan supaya target itu bisa terlampaui, sehingga akhirnya kita bisa surplus,” ujar Wahyu.(*)

ISSN 3063-2145
Penulis: Maghfirotul HasanahEditor: Bagus Suryo