Tugusatu.com- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang, Jawa Timur, menyoroti pentingnya fasilitasi kepada pelaku UMKM sehingga program cepat naik kelas bisa tepat sasaran.
“Kami melihat kalaupun ada testimoni naik kelas, terkadang beberapa case pelatihan kurang tepat sasaran. Dari sisi perencanaan sudah bagus. Namun, pelaksanaan kurang tepat. Pesertanya itu-itu saja, terkadang penerima manfaat justru bukan UMKM. Ini yang perlu diperbaiki,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, A.MD, kemarin.
Karena itu, anggota dewan dapil Klojen tersebut memberikan solusi berupa penguatan program fasilitasi lewat komunitas. Cara ini dinilai efektif mengingat informasi apa pun bisa sampai langsung ke pelaku UMKM.
Menurut Bayu, Pemkot Malang memang sudah membentuk Sahabat UMKM merambah tiap kelurahan, RT dan RW. Tetapi, ia menekankan perlu penguatan dengan membentuk komunitas yang terhubung langsung dengan Diskopindag.
“Kita mendorong ada komunitas UMKM sehingga link dengan Diskopindag akan lebih mudah. Minimal ada grup WhatsApp sehingga cepat merespons kalau ada kegiatan, cara ini lebih tepat sasaran. Bila responsif, imbasnya APBD termanfaatkan dengan baik,” ujar Bayu yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Malang.
Sejauh ini, kinerja pengembangan UMKM terus membaik. Diskopindag secara berkelanjutan menggelar fasilitasi pelatihan dan bantuan modal kerja. Dalam setahun ini, berbagai fasilitasi perizinan, sertifikasi halal, pelatihan kemasan dan kualitas produk terus diperkuat. Termasuk ada kelas bisnis melatih administrasi dan manajemen keuangan sejalan dengan teknik marketing.
Bayu pun getol mendampingi pelaku UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha cepat naik kelas. Ia menaruh perhatian serius, baru-baru ini memberikan arahan pada fasilitator pendamping UMKM. Setelah itu kurasi calon UMKM penerima manfaat program 2026 melibatkan 150 pelaku usaha dari 250 pendaftar melalui proses seleksi.
Dalam konteks ini, Fraksi PKS bersama Pemkot Malang konsisten dan berkomitmen melakukan pendampingan sehingga semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas. Bila demikian, tentu memberikan dampak berganda pada kesejahteraan masyarakat yang berimbas pertumbuhan perekonomian, peningkatan lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
“Program pendampingan sejak 2024 sangat bagus, ada 100 UMKM naik kelas dari sisi omzet,” tuturnya.
Saat ini, Diskopindag Kota Malang dengan pengawasan dewan sedang melakukan kurasi. Sasarannya pelaku UMKM yang akan menerima manfaat pendampingan. Kurasi pada 4-6 Februari di Malang Creative Center.
Kepala Bidang UMKM Diskopindag Kota Malang, Farid Suaidi mengatakan program pendampingan berhasil menumbuhkan pelaku usaha, bahkan banyak yang meluaskan pasar ekspor di berbagai negara.
Untuk itu, program peningkatan kualitas produk usaha mikro akan terus diperkuat sejalan dengan pelatihan digital branding dan digital marketing. Hal itu selaras dengan membuka Griya UMKM, UMKM corner atau ruang pamer produk UMKM maupun produk masuk ritel modern. Termasuk menggandeng pelaku sektor pariwisata dalam hal promosi, pemasaran dan penjualan.
Di sisi lain, Pemkot Malang secara berkelanjutan bakal menggelar business matching guna mendekatkan pembeli dengan pelaku UMKM.
Farid mengungkapkan data Januari 2026, jumlah UMKM tumbuh di Kota Malang. Kini ada sebanyak 49.420 pelaku usaha dari sebelumnya 41.200 pelaku usaha. Terbanyak sektor kuliner menyusul fesyen, kriya, jasa, dan usaha lain.
