Tugusatu.com- Ketua DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 agar berfokus pada pembangunan ramah lingkungan perkotaan berkelanjutan.
“Saya kira banyak sekali permasalahan masyarakat yang sedang dialami hari ini,” tegas Amithya saat forum konsultasi publik RKPD tahun 2027, Rabu (28/1/2026).
Menurut Amithya, RKPD harus konsisten dengan RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025-2029. Penerapannya, aparatur sipil negara berbasis melayani wajib responsif terhadap situasi aktual yang dihadapi warga hari ini.
“Mudah-mudahan kita bisa merespons dengan baik terhadap fenomena-fenomena yang akan kita alami beberapa tahun ke depan,” katanya..
Amithya menjelaskan ada berbagai persoalan di masyarakat sehingga Pemkot Malang harus responsif. Saat ini, alih fungsi lahan menjadi permukiman semakin tak terbendung. Di Kecamatan Kedungkandang, lahan semula berfungsi untuk resapan air telah diuruk untuk bangunan rumah dan gudang.
Saat hujan intensitas tinggi, air lambat mengalir. Akhirnya terjadi genangan di mana-mana. Upaya normalisasi memang sudah dilakukan, tetapi perlu diperhatikan betapa pentingnya mengembalikan fungsi sungai sesuai alurnya guna menangkal banjir.
Dalam konteks ini, DPRD Kota Malang menekankan agar RKPD 2027 betul-betul memberikan perhatian serius pada penanganan banjir yang menyentuh ke akar masalah. Itu sebabnya perlu penataan wisata, penataan kawasan kumuh dan sanitasi khususnya di wilayah tepi sungai. Masyarakat pun perlu diedukasi sejalan dengan kesiapsiagaan bencana karena kondisi ini bukanlah isu pinggiran, tapi masalah yang sangat konkret dan nyata.
“Lingkungan ini bukan isu pelengkap. Ini adalah isu sehari-hari yang dialami oleh masyarakat. Banjir itu bukan sekadar data saja, tapi kita bisa melihat secara fisik, ada beberapa rumah yang terendam,” ujarnya.
Amithya juga menyikapi persoalan pengelolaan persampahan menjadi perhatian serius. Hal itu bukan saja soal volume sampah melainkan juga menyangkut kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Persoalan ini, lanjutnya, tak bisa ditunda lagi sehingga perlu penanganan cepat.
“Jangan sampai menunggu sampai akhirnya banjir banget, sampai akhirnya enggak ada makanan banget. Jadi, kita harus mulai mencicil apa yang kita harus lakukan selama beberapa tahun ini untuk bisa menanggulangi permasalahan yang akan dialami oleh anak-anak turun kita,” ucapnya.
Begitu juga penanganan kemacetan lalu lintas yang berkaitan dengan produktivitas warga. Pemprov Jatim dan Pemkot Malang sudah melakukan berbagai upaya di antaranya perbaikan drainase di Jalan Soekarno Hatta dan sejumlah lokasi lainnya guna menangkal banjir. Di sisi lain, bus Trans Jatim sudah hadir di Kota Malang. Dalam hal ini, Pemkot Malang harus cepat merespons melalui berbagai program. Dalam hal ini, penataan selter penumpang diperlukan sejalan dengan revitalisasi angkutan kota.
Amithya mengatakan perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan semestinya berpihak pada rakyat kecil menjadi keutamaan. Pasalnya, masyarakat kini sedang dalam tekanan ekonomi. Solusinya, para pemangku kepentingan bersama mengorkestasi kebijakan dalam menyelesaikan persoalan. Semua itu sejalan dengan tata kelola birokrasi berbasis melayani.
“DPRD menegaskan bahwa kebijakan pembangunan 2027 harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya.
