Tugusatu.com- DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029, Rabu (18/6).
Dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membuka penjelasan dengan memaparkan signifikansi dan konsistensi pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dalam lima tahun yang masih belum dapat diprediksi secara presisi.
“Namun, tren nominal ADHB meningkat mencerminkan konsistensi pertumbuhan riil yang stabil,” tegas Wahyu Hidayat.
Wahyu mengatakan fluktuasi inflasi, perubahan harga dan dinamika pasar global menjadi faktor utama yang membuat prediksi presisi sulit dilakukan. Kendati demikian, Pemkot Malang akan terus berupaya menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan terintegrasi dengan pusat sekaligus memproyeksikan target kinerja daerah terus meningkat saban tahun sesuai RPJMD.
Pada kesempatan itu, Wahyu mengungkapkan detail rencana strategis implementasi Dasa Bakti unggulan guna mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Dalam konteks ini, tantangan masih membentang di antaranya soal pemerataan pembangunan.
Karena itu, program Dasa Bakti menjadi solusi menumbuhkan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan bersama.
Wahyu mengatakan Dasa Bakti menjadi program unggulan yang akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan persampahan. Termasuk mengurangi angka kemiskinan, menekan pengangguran dan meningkatkan peluang lapangan kerja. Pelaksanaan program Dasa Bakti pun menjadi solusi penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi perhatian publik.
Semua tantangan dan solusi pembangunan terangkum secara utuh dalam Dasa Bakti unggulan, yakni Ngalam nyaman, Ngalam asyik, Ngalam seger, Ngalam rijik, Ngalam idrek, Ngalam santun, Ngalam pinter, Ngalam laris, Ngalam tahes, dan Ngalam ngopeni.
Visi, misi, program unggulan dan dasa bakti unggulan akan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita menyatakan jawaban wali kota ini akan di bahas melibatkan seluruh ketua fraksi dan ketua komisi dewan dalam panitia khusus.
“Nanti kita lihat pendalaman di pansus. Jawaban Pak Wali itu salah satu referensi di pansus,” ujar Amithya.
