Tugusatu.com- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, merasa khawatir atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak membuat lesu usaha hotel dan restoran.
Saat ini, pelaku usaha waswas setelah keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Sikap kami PHRI melalui BPP PHRI (Pusat) telah berupaya menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan sebagaimana Inpres 1/2025 dilakukan peninjauan kembali,” tegas Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, Jumat (7/2).
Pada prinsipnya, pelaku usaha perhotelan sepakat dengan adanya pembatasan anggaran untuk kegiatan yang kurang penting.
Namun, peninjauan kembali Inpres 1/2025 agar kegiatan penting yang mempunyai efek dan dampak terhadap perekonomian secara luas hendaknya masih dapat dilakukan di hotel-hotel.
“Kami mengkhawatirkan ada dampak yang kurang baik akan timbul,” kata Agoes yang juga General Affairs Manager The Shalimar Butique Hotel di Kota Malang.
Sampai awal Februari 2025 ini, lanjutnya, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah belum begitu terasa. Tetapi, 92 anggota PHRI Kota Malang ketar-ketir mengingat mereka selama ini mengandalkan kegiatan mice berupa gelaran pertemuan.
“Memang kalau benar dilaksanakan dan kami khawatir akan sangat berdampak bagi hotel-hotel yang convention, karena mengandalkan kegiatan MICE,” ucapnya.
Solusinya, Agoes mendorong anggota PHRI lebih kreatif sehingga tidak tergantung event-event dari pemerintah.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyatakan Inpres 1/2025 konteksnya mengefektifkan anggaran yang sifatnya seremonial. Bisa jadi nanti memangkas anggaran rapat dinas semula di hotel, lalu digeser menjadi rapat di kantor atau rapat dalam jaringan secara virtual. Hal itu sebagai upaya efisiensi anggaran.
Menurut Iwan, dalam satu perubahan kebijakan pasti ada dampak. Sedangkan dalam perencanaan pasti ada prioritas.
Yang jelas, efisiensi anggaran bukan berarti menghilangkan prioritas seperti infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, penanganan anak putus sekolah, dan makan bergizi gratis.
