Pemohon layanan pindah memilih Pemilu 2024 membeludak di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (7/2). Warga migran musiman rela antre berjam-jam di hari terakhir layanan agar nantinya bisa menyampaikan hak pilih Pemilu di Kota Malang.
“Warga sebenarnya bisa mengajukan pindah memilih di kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan,” tegas Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Muhamad Toyib.
Ia mengatakan sosialisasi pindah memilih beserta jadwal dan syarat-syaratnya sudah diumumkan jauh hari sebelum 7 Februari 2024. Kenyataannya, warga demen mendatangi kantor KPU ketimbang mengurus di kecamatan atau kelurahan. Sehari sebelum tutup layanan pindah memilih, antrean panjang terlihat mengular sampai luar halaman kantor KPU.
Komisioner KPU Kota Malang Divisi Perencanaan data dan Informasi Nur Zaini Wikan Utomo menyatakan menerima layanan pindah memilih terakhir Rabu (7/2) sampai pukul 23.59 WIB. Bagi yang bertugas di tempat lain harus menyertakan dokumen surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
“Tugas bekerja maksudnya pada 14 Februari itu bekerja (di Kota Malang),” katanya.
Selain itu, layanan pindah memilih juga untuk warga yang sedang menjalankan rawat inap karena sakit, tertimpa bencana alam dan menjadi tahanan di rutan atau lapas.
Setelah layanan pindah memilih ditutup, KPU akan merekapitulasi jumlah warga yang terdaftar. Bagi mereka yang tidak bisa pindah memilih di Kota Malang disarankan menyampaikan hak pilihnya di daerah asal.
Sampai Kamis (8/2) masih ada warga luar Kota Malang yang mengajukan pindah pilih meski layanan sudah berakhir Rabu (7/2). Warga migran musiman banyak yang gagal pindah memilih Pemilu 2024 karena kekurangan syarat dokumen surat tugas dari instansi atau perusahaan tempat bekerja.
