Tugusatu.com- Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyatakan pengelolaan Malang Creative Center (MCC) jangan menjadi beban APBD saban tahun. Solusinya, penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi pilihan agar mandiri fiskal.
“Kita ingin MCC bukan hanya menjadi gedung megah, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang hidup, produktif, dan mandiri,” kata Bayu.
Bayu menegaskan biaya operasional MCC mencapai Rp7,5 miliar per tahun itu tidak kecil. Karena itu pengelolaan harus dievaluasi secara berkelanjutan, akuntabel dan transparan.
Dalam konteks ini, Pemkot Malang semestinya menerapkan model bisnis yang adaptif dan progresif. Pasalnya, MCC memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pusat inkubasi, pelatihan, dan kolaborasi ekraf.
“Komisi B mendorong agar Pemerintah Kota Malang mulai mempelajari model pengelolaan Solo Technopark yang telah berbentuk BLUD dan mampu mandiri secara operasional,” ujarnya.
Dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lanjut Bayu, fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi lebih kuat, peluang kerja sama dengan swasta terbuka luas, serta orientasi layanan tetap terjaga tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.
Bayu menilai, pembentukan BLUD untuk MCC adalah langkah strategis menuju kemandirian fiskal tanpa mengurangi misi utama menaikkan level para pelaku ekonomi kreatif. Justru dengan model tersebut, MCC bisa lebih agresif menjalin kemitraan industri, menyelenggarakan pelatihan profesional berbayar, mengelola coworking space, hingga menghadirkan program inkubasi yang berorientasi pasar.
“Prinsipnya sederhana, APBD jangan terus menjadi penopang utama. MCC harus kita dorong menjadi pusat kreatif yang mandiri, produktif, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warga Kota Malang. Kita ingin ekosistem ekraf naik kelas, dan itu butuh tata kelola yang berani, profesional, dan berorientasi hasil,” pungkas Bayu Rekso Aji.
Kini, Kota Malang telah menyandang predikat Kota Kreatif UNESCO (UNESCO Creative City) di bidang Media Arts. Bahkan, Kota Malang baru-baru ini juga meraih penghargaan Asean Clean Tourist City Award 2026.
Di sisi lain, Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang pun telah berkantor di MCC. Sejauh ini, pengembangan ekraf bergulir memperkuat 17 subsektor, yaitu arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film animasi video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fesyen, aplikasi, gim, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, serta seni rupa.
Terkait hal itu, Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menyatakan Pemkot Malang dengan berbagai macam sektor termasuk pariwisata sudah mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
“Kita kerja sama terus, sinergi program sesuai arahan Pak Wali Kota dengan pemerintah pusat di tengah efisiensi belanja. Pastinya pemerintah pusat melalui kementerian teknis punya program, itu kami sinergikan dan konsultasikan agar program di bawa ke daerah,” ucap Baihaqi.
