Tugusatu.com- Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dalam forum itu mengusung spirit percepatan pemerataan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini akan membahas terkait penyusunan RKPD. RKPD sendiri memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” tegas Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara saat membuka kegiatan yang dihadiri oleh perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat , di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab lantai 7, Rabu (21/1/2026).
Dirham menjelaskan RKPD memiliki peran penting sebagai landasan utama penyusunan anggaran tahunan. Termasuk menjabarkan prioritas pembangunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk satu tahun. Di dalamnya memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja sekaligus pendanaannya.
Semua itu menjadi dasar KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja SKPD. Juga memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya RKPD berpengaruh pada dampak yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan.
Dalam hal ini, Pemkab Lamongan pada tahun 2027 mengusung tema “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan”.
Dalam realisasinya akan diwujudkan melalui 15 program prioritas. Hal ini mencakup transformasi sosial-ekonomi melalui inisiatif seperti Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh.
Seluruh program prioritas memiliki tujuan mewujudkan kejayaan Lamongan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keharmonisan masyarakat.
Dalam forum konsultasi publik juga membahas permasalahan beserta solusi pembangunan di Kabupaten Lamongan. Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan masih tinggi, dan pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja.
Untuk mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi, Wakil Bupati Lamongan yang akrab disapa Mas Dirham mengarahkan agar pola pengentasan semula melalui bantuan sosial diubah menjadi pola pemberdayaan. Kebijakan ini bertujuan agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri, produktif, dan keluar dari kemiskinan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” ujarnya.
Dirham menyampaikan capaian indikator kinerja makro di tahun 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Seperti pada indikator indeks pembangunan manusia yang mampu mencapai 76,81 di tahun 2025 (target 76,50), akan ditargetkan 77,80 di tahun 2027.
