Tugusatu.com- Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan memastikan kondusivitas proses Pilkada berbasis data melibatkan pemangku kepentingan.

“Rapat koordinasi akan kita gelar dengan jajaran Forkopimda untuk kita buka data,” tegas Iwan Kurniawan saat Roadshow di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Kamis (12/9).

Karena itu, Iwan meminta Bakesbangpol untuk terus memastikan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Termasuk segera rapat koordinasi bersama instansi terkait.

Menurut Iwan, basis data akurat sangat krusial, di antaranya data personel kepolisian, TNI dan Satpol PP yang bertugas di TPS. Distribusi logistik Pilkada beserta gudang penyimpanan juga harus dipastikan lancar dan aman.

“Kemudian melihat data personel dari KPU atau petugas yang akan ditempatkan di TPS, lokasi TPS harus sudah punya datanya,” katanya.

Saat ini, tahapan Pilkada 2024 di Kota Malang memasuki penetapan pasangan calon pada 22 September usai pendaftaran 27-29 Agustus. Selanjutnya masa kampanye 25 September sampai 23 November menyusul pemungutan suara pada 27 November nanti.

Dari sisi pengalaman pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kota Malang terbukti berlangsung aman dan lancar. Begitu juga dengan Pilkada, lanjutnya, diharapkan kondusif.

Pemkot Malang pun sudah menyerahkan 100% anggaran dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU Rp55,294 miliar, Bawaslu Rp28,066 miliar, Kepolisian Rp5,754 miliar dan TNI Rp2,146 miliar. Hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian.

“Pelaksanaan Pilkada di Kota Malang harus kita jaga kondusif. Kita punya pengalaman sukses penyelenggaraan di Pilpres kemarin,” tuturnya.

Iwan juga mengingatkan aparatur sipil negara harus menjaga integritas dan netralitas selama Pilkada. Sedangkan Dispendukcapil agar memastikan warga yang berusia 17 tahun memiliki KTP. Tujuannya agar mereka bisa menyampaikan hak pilih sehingga berimbas pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada. Terkait hal itu, basis data lengkap dan detailnya harus tersedia.

“Jangan sampai wajib memilih tetapi dia tidak punya KTP sehingga dia tidak bisa memilih,” pungkasnya.

Reporter/Editor: Bagus Suryo
Sumber: Prokompim Kota Malang