Tugusatu.com- Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita optimistis pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sesuai target sampai akhir tahun.
“Optimistis target PAD sebesar Rp1 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun, seiring dengan tren positif penerimaan pajak dan retribusi,” tegas Amithya usai menandatangani pengesahan Ranperda APBD perubahan di DPRD Kota Malang, Jumat (12/9).
Amithya mengungkapkan tren positif disumbang oleh peningkatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, retribusi sewa aset milik daerah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Amithya, meskipun terdapat kebijakan diskon 50 persen PBJT, potensi penerimaan tetap terjaga. Hal itu lantaran cakupan penerimaan diperluas, sehingga mampu menutup potensi kehilangan pendapatan.
Selain pendapatan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menyoroti sisi belanja. Ada sejumlah pos anggaran yang semula ditahan untuk mengantisipasi kebutuhan strategis, termasuk persiapan menyambut Proyek Strategis Nasional (PSN). Anggaran tersebut kini dilengkapi dalam Perubahan APBD untuk memastikan program prioritas bisa berjalan tanpa mengganggu kebutuhan lain yang mendesak.
Postur anggaran itu setelah DPRD Kota Malang bersama TAPD melakukan penyisiran secara detail terhadap seluruh komponen pendapatan maupun belanja dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.
KUA-PPAS 2026
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto melalui nota keuangan.
Wahyu menegaskan ada kemungkinan pengurangan transfer daerah serta prioritas anggaran untuk mendukung PSN menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan RAPBD 2026.
“Perubahan ini bukan hanya soal menyesuaikan pendapatan dan belanja, tapi juga strategi kita menghadapi tantangan ke depan, termasuk kebutuhan infrastruktur. Kami tetap menjaga efisiensi, memperkuat koordinasi dengan pusat, membuka peluang melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha maupun CSR,” pungkasnya.
