Tugusatu.com- Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog di pasar mulai diincar pembeli berduit saat menjelang kampanye Pilkada 2024.
“Ada calon pembeli menyampaikan akan membeli beras SPHP berapa pun banyaknya,” tegas pedagang beras di Pasar Bunulrejo, Kota Malang, Supriyono, Kamis (19/9).
Supriyono mengatakan sempat didatangi oleh pembeli yang menanyakan harga berbagai merek beras. Lalu, calon pembeli itu membuka harga untuk beras SPHP kemasan 5 kg Rp58.500 karena bakal membeli dalam jumlah besar. Situasi itu bisa jadi pertanda bakal terjadi aksi borong.
Namun, Supriyono memilih menolak karena berprinsip lebih mengutamakan pelanggan yang kebanyakan warga berpenghasilan rendah ketimbang menjual beras dalam jumlah besar kepada pedagang lain.
Selain itu, harga beras SPHP sekarang naik dari Rp54.500 per kemasan 5 kg menjadi Rp57.500. Pedagang biasa menjual beras Bulog tersebut Rp60.000 sampai Rp62.500 kemasan 5 kg.
“Pasokan beras SPHP lancar, maksimal 400 sak isi 5 kg. Pengiriman stabil,” ujarnya.
Aksi borong beras sempat terjadi pada Pileg dan Pilpres lalu sampai distributor beras mewajibkan pedagang bayar dimuka dari sebelumnya boleh membayar setelah beras terjual.
Saat ini, Pemkot Malang melakukan pengendalian inflasi selama proses Pilkada. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyampaikan penekanan itu usai rapat koordinasi high level meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (18/9).
Iwan mengantisipasi adanya aksi borong sembako selama masa kampanye Pilkada berimbas memicu kenaikan harga di pasar. Hal itu terjadi bila aksi borong sembako lalu dibagikan ke keluarga prasejahtera, tentu berdampak terjadi kekurangan sembako pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Bila demikian, harga sembako di pasar akan melonjak.
Dalam konteks aksi borong sembako sempat terjadi pada Pileg dan Pilpres lalu meski dampaknya kurang signifikan pada tekanan inflasi. Kendati demikian, Pemkot Malang melakukan berbagai upaya intervensi.
“Diperlukan langkah strategis melalui operasi pasar untuk menjaga stabilisasi harga, monitoring keterjangkauan harga dan stok, serta memperkuat koordinasi TPID dan Forkopimda merumuskan langkah strategis,” tutur Iwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan Hariyadi menyatakan stok pangan mencukupi kebutuhan.
Hal itu sesuai data ketersediaan, kebutuhan, dan neraca sebanyak 11 bahan pangan pokok di Kota Malang pada Agustus 2024. Sebanyak 11 bahan pokok itu, yaitu beras, jagung, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.
Khusus ketersediaan beras sebanyak 11.660,73 ton per bulan, adapun kebutuhannya hanya 4.111,60 ton sehingga surplus 7.549 ton.
Reporter/Editor: Bagus Suryo
ISSN 3063-2145