Tugusatu.com- Trotoar yang menjadi wajah kota di Kota Malang, Jawa Timur, tak tersentuh pembangunan. Bahkan, fasilitas publik yang sejatinya untuk memuliakan pejalan kaki itu pun tidak inklusif. Padahal, trotoar merupakan etalase kota, bisa disebut identitas di daerah berjuluk kota pendidikan. Trotoar menjadi salah satu indikator kemajuan peradaban dengan memberikan ruang secara layak bagi pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas.
Namun, trotoar hampir di sebagian besar jalur pedestrian di Kota Malang dalam kondisi rusak. Bahkan, ada ruas jalan yang tanpa trotoar, salah satunya di Jalan Terusan Ijen. Kalaupun ada pedestrian, belum berbasis kepedulian lingkungan lantaran kondisinya semrawut, sempit, serta guiding block atau jalur pemandu bagi difabel terhalang oleh pohon, terputus oleh pintu masuk toko dan rumah.
Ironisnya, ruang trotoar telah direbut untuk lahan parkir kendaraan bermotor dan tempat jualan para pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan penataan kota yang tidak berpihak pada pejalan kaki, padahal Kota Malang menjadi destinasi pariwisata unggulan banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara yang demen berjalan kaki.
Trotoar yang ramah dan aman hanya di jumpai di Kayutangan dan depan teras rumah dinas wali kota dan wakil wali kota.
“Trotoar di Kota Malang sangat tidak inklusif, tidak ramah bagi difabel,” tegas Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang Akhdiyat Syabril Ulum, Rabu (9/7).
Trotoar yang butuh pembangunan menjadi perhatian serius politisi PKS tersebut mengingat Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Tetapi, ia memahami persoalannya pada keterbatasan anggaran apalagi sekarang ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Dilihat dari trotoar, hampir tidak ada pembangunan trotoar baru. Ini menjadi catatan bagi kita apalagi Kota Malang sebagai kota pendidikan, tapi trotoarnya seperti ini,” katanya.
Bahkan, anggaran infrastruktur termasuk insidental perbaikan jalan berlubang di APBD 2024 dinilai sangat minim, hanya Rp243 miliar. Karena itu, ia mendorong anggaran infrastruktur perlu ditambah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.
Menurut Akhdiyat, APBD 2025 belum menyentuh perbaikan trotoar. Padahal, pembangunan harus menyeluruh dan terintegrasi ketika memperbaiki jalan dan drainase seharusnya juga menyentuh trotoar.
“Harapannya pembangunan infrastruktur lebih masif dengan cara anggaran diperbesar. Mengatasi banjir dengan drainase diperbaiki di beberapa titik juga trotoar dan jalan berlubang. Ini menjadi satu kesatuan agar pembangunan menyeluruh,” tutur Akhdiyat.
Dalam konteks ini, Ketua Fraksi PKS, Asmualik, membuat video harapan publik yang mendambakan hadirnya pedestrian ramah, aman, dan inklusif.
Menyikapi hal ini, Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Julhardjanto menyatakan pembangunan trotoar tiap tahun ada tapi jumlahnya terbatas. Sedangkan efisiensi anggaran mencapai Rp40 miliar.
“Tahun ini ada 2-3 lokasi perbaikan trotoar. Kita bukan mengabaikan, dengan efisiensi anggaran kita prioritaskan penanganan jalan. Trotoar pada posisi prioritas perbaikan yang sering dipakai untuk orang jalan. Sebab ada beberapa trotoar tidak banyak dipakai orang untuk berjalan,” ucapnya.
Perbaikan trotoar, lanjut Dandung, dengan prioritas di pusat kota. Adapun perbaikan pedestrian mempertimbangkan banyak faktor, di antaranya konservasi pohon sehingga tidak serta-merta menebang pohon yang berfungsi untuk pelestarian lingkungan hidup.
