Tugusatu.com- Wali Kota Malang Wahyu Hidayat segera melakukan bimbingan teknis (bimtek) perkoperasian untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) pengurus Koperasi Merah Putih agar mereka piawai mengelola manajemen koperasi.
“Saya minta Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan harus ada bimtek dalam pengelolaan koperasi. Sebab belum seluruh (pengurus) memahami menjalankan koperasi,” tegas Wahyu Hidayat, Rabu (9/7).
Wahyu menjelaskan bimtek nanti bukan saja dari Pemkot Malang, tetapi juga ada fasilitasi serupa dari pemerintah pusat. Bimtek diperlukan lantaran pengurus koperasi merah putih di 57 kelurahan memiliki latar belakang sosial yang berbeda.
Setelah bimtek, lanjutnya, pengurus diharapkan mampu menjalankan usaha dengan baik, termasuk jangan sampai ada tumpang tindih dengan koperasi eksisting yang sudah berjalan. Dalam hal masih adanya praktik bank plecit, Wahyu menekankan koperasi merah putih akan memberikan kepastian sehingga masyarakat bisa memiliki pilihan yang tepat.
“Kita akan lebih jelas dengan Koperasi Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto minta jangan sampai tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada dan jalan,” katanya.
Adapun keberadaan Koperasi Merah Putih di kelurahan bertujuan lebih memberikan peluang dan potensi sesuai permintaan maupun kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan pembiayaan untuk notaris guna akta pendirian Rp2,5 juta per koperasi dari Pemkot Malang, sedangkan modal koperasi nanti dari pemerintah pusat.
Amithya menegaskan pendirian Koperasi Merah Putih tidak harus koperasi baru, melainkan bisa menggerakkan koperasi eksisting dan menghidupkan koperasi yang sudah ada tetapi manajemennya masih lemah.
“Di Kelurahan Bumiayu pakai koperasi eksisting karena sudah beroperasi dan permodalannya sudah baik,” ujarnya.
Menurut Amithya, Koperasi Merah Putih bisa menguatkan karakteristik dari wilayah. Sebab, koperasi memiliki izin usaha sekaligus menjual beragam komoditas barang dan jasa unggulan.
“Ini harus disokong karena esensinya untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Tinggal melihat sejauh apa impak koperasi ini, juga perkembangan usaha,” tuturnya.
Dalam konteks ini, DPRD Kota Malang akan melakukan pengawasan dan memantau perkembangan koperasi secara berkelanjutan kendati pengurusnya dari berbagai latar belakang sosial.
“Kita lihat kerjanya seperti apa, yang penting kerjanya beres, pasti ada peningkatan kapasitas sesuai koridornya. Nanti kita pantau terus,” pungkasnya.
