Tugusatu.com- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan kinerja setahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali Kota Malang membaik. Capaian kinerja diapresiasi karena perekonomian Kota Malang tumbuh signifikan 5,92% pada tahun 2025 dengan inflasi terkendali.
“Dalam satu tahun proses kepemimpinan, program unggulan tertuang dalam RPJMD sudah dirasakan masyarakat. Seragam gratis dan beasiswa sudah dirasakan. Demikian juga 1000 event, termasuk RT Berkelas,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd, M.M, Rabu (4/3/2026).
Kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin sudah setahun berjalan sejak Presiden Prabowo Subianto melantik kepala daerah pada 20 Februari 2025. Wahyu-Ali mengusung visi menuju Malang Mbois dan Berkelas melalui pelaksanaan misi utama lima program unggulan serta program prioritas dasa bakti.
“Semua program sudah dilakukan dengan baik,” katanya.
Suryadi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang menjelaskan Golkar sebagai partai pengusung dan pendukung, turut mengawal sekaligus memastikan semua program wali kota dan wakil wali kota terlaksana semua.
“Kalaupun ada yang belum sempurna, memang ya. Tapi kan prosesnya terus berjalan,” ucapnya.
Dalam konteks ini, Fraksi Golkar memberikan masukan sekaligus evaluasi kinerja satu tahun, bahwa Wahyu-Ali harus tetap berkomitmen menghadirkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat terbaik.
“Kami mendorong itu karena masih ada proses empat tahun kedepan,” imbuhnya.
Selanjutnya, capaian kinerja setiap tahun harus jelas, nyata, dan terukur. Dalam hal ini, penguatan proses pembangunan harus berkelanjutan, di antaranya penanganan banjir. Kendati Kota Malang sudah punya masterplan drainase, masyarakat diminta memahami bahwa menuntaskan persoalan masih berproses karena target bebas banjir sampai tahun 2028.
Dengan demikian, tantangan penanganan banjir dan capaian saat ini perlu mendapatkan apresiasi sebagai bagian dari upaya bersama menata kota.
Sedangkan optimalisasi dan akselerasi penanganan banjir, lanjut Suryadi, tantangannya ada pada anggaran yang bukan saja mengandalkan APBD, melainkan juga perlu dukungan APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
“Untuk itu, orkestrasi kebijakan dan anggaran penting sebagai wujud kreativitas dari Pemkot Malang,” ujarnya. (*)
