Tugusatu.com- Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto menekankan padat karya menjadi solusi dalam menangani kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kinerja Pemkot Malang selama satu tahun terakhir secara umum masih posisi mendatar, belum ada gebrakan signifikan yang dirasakan langsung masyarakat terutama upaya mengurangi angka kemiskinan,” tegas Eko Herdiyanto, Selasa (3/3/2026).
Eko menjelaskan Pemkot Malang memang sudah melaksanakan berbagai program, tetapi capaian kinerja perlu ditingkatkan. Sebab, program pemberdayaan belum menyentuh semua pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pekerja meski perekonomian Kota Malang tahun 2025 tumbuh 5,92%.
Di sisi lain, persoalan pembangunan masih membentang terutama soal pengangguran. Karena itu, penciptaan lapangan kerja terus didorong dan harus menjadi keutamaan.
“Saya pantau lulusan SMK, SMA, bahkan sarjana sulit mendapatkan pekerjaan. Pemkot semestinya mendorong rekrutmen pekerja,” katanya.
Menurut Eko, penguatan model padat karya menjadi penting di setiap program pemerintah. Tujuannya guna menyerap tenaga kerja. Partisipasi aktif masyarakat bakal memberikan efek positif karena banyak orang yang terlibat dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, warga yang mendapatkan pekerjaan bakal menambah penghasilan keluarga sehingga berimbas mewujudkan kesejahteraan.
Dalam konteks ini, Eko telah menerapkan padat karya selama bergulirnya pokok-pokok pikiran (pokir) dewan merambah kampung. Ia aktif dan getol mengawal bidang kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan.
Pokir yang merealisasikan peningkatan infrastruktur menyerap banyak pekerja sekaligus menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menyatakan realisasi investasi selama tahun 2025 mampu menyerap 11.307 pekerja di Kota Malang.
Hal itu terlihat dari pengajuan izin baru usaha, jumlahnya sekitar 90 ribu usaha kecil, menengah, dan besar sejak adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Kinerja investasi ini, kata Arif, berdampak pada perbaikan penyerapan tenaga kerja yang berimbas menurunkan angka pengangguran terbuka. Di Kota Malang, angka pengangguran menurun semula 6,1% menjadi 5,69% pada 2025.
“Semakin tinggi investasi, otomatis semakin tinggi juga tenaga kerja yang terserap,” ucapnya. (*)
