Tugusatu.com- Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menerapkan terobosan inovasi sinergi dan kolaborasi bersama pengusaha sebagai praktik baik yang hasilnya nyata meningkatkan pelayanan publik.
Pelibatan perusahaan dalam proses pembangunan melalui dana tanggung jawab sosial memberikan andil signifikan capaian kinerja 11 program prioritas yang Iwan gulirkan sejak Agustus 2024.
“Pemkot Malang tentu tidak bisa optimal membangun dengan keterbatasan APBD. Saya yakin butuh bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” tegas Iwan Kurniawan.
Karena itu, Iwan menerapkan strategi dan terobosan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang adaptif lewat pola entrepreneur melibatkan semua aktor pelayanan publik.
Cepat tuntas
Alhasil, sejumlah tantangan pembangunan yang krusial menjadi pekerjaan rumah selama satu dekade akhirnya tuntas dalam waktu empat bulan. Revitalisasi Pasar Besar Malang dan penanganan banjir di kawasan Jalan Soekarno Hatta Malang mendapat kepastian dibangun pada 2025 dan 2026 mengunakan APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur selain APBD Kota Malang.
Bahkan, rehabilitasi 11 gedung SDN dari total 51 gedung SDN yang rusak sudah dikerjakan. Total anggaran rehabilitasi kelas yang rusak butuh Rp15 miliar. Iwan meninjau langsung pembangunan di SDN Ketawang Gede Kota Malang, Rabu (13/11).
Selain itu, Iwan menerima CSR dari sejumlah pengusaha yang membangun enam tempat pembuangan sampah (TPS). Bahkan, para pengusaha tergabung dalam forum tanggung jawab sosial turut berkontribusi penanganan lahan parkir Kayutangan, mempercantik wajah kota di Jalan Ijen, revitalisasi Alun-Alun Merdeka Malang, pengembangan Malang Creative Center (MCC) dan UMKM cepat naik kelas.
“Ini wujud yang luar biasa, saya mengapresiasi terhadap inovasi sinergi pelaku usaha yang berkomitmen membantu penanganan program prioritas Pemda. Ini wujud dan modelnya, bisa diteruskan,” tegas Iwan.
Partisipasi publik
Iwan mencapai kinerja optimal bersama perangkat daerah diawali dengan belanja masalah dan memetakan potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan strategi berprinsip terbuka dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Termasuk mendorong perubahan melalui penerapan inovasi dengan mengembangkan nilai-nilai partisipasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan masyarakat dan pengusaha itu sangat efektif di era birokrasi modern untuk melaksanakan amanah Mendagri Tito Karnavian.
Dalam konteks ini, semua aktor memiliki kepentingan sama dalam peningkatan pelayanan publik. Bahkan, pengusaha, perguruan tinggi, komunitas ekonomi kreatif, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga dilibatkan untuk turut merawat pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama.
Praktik penerapan inovasi sinergi dan kolaborasi bersama pengusaha dan masyarakat ini berhasil menuntaskan berbagai tantangan pembangunan yang kompleks skala perkotaan dalam waktu tidak begitu lama.
“Harapannya ini ditingkatkan, pelaku usaha yang belum menyalurkan CSR mari keluarkan sekaligus membuktikan komitmen mencari nafkah, mencari rezeki, dan berusaha tentu bersinergi, kolaborasi dengan Pemkot Malang untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik,” pungkasnya.
Pelaku usaha yang memberikan andil dalam capaian kinerja program prioritas di antaranya Perumahan Citra Garden untuk rehabilitasi gedung SDN Ketawanggede dengan nilai Rp612.207.001, PT. Wira Bhakti Semesta untuk rehabilitasi TPS Kartini dan Wilis senilai Rp545.175.000, PT. Daur Ulang Bumi untuk rehabilitasi TPS Kedungkandang senilai Rp282.495.000, CV.Bumi Putra Perkasa untuk rehabilitasi TPS Merjosari senilai Rp302.013.000, CV. Ade Karya Utama untuk rehabilitasi TPS Purwantoro senilai Rp372.500.000, dan PT. Arta Asia Putra merehabilitasi TPS di Tunjungsekar Rp463.118.000.
