Tugusatu.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Jawa Timur, angkat bicara soal pembagian seragam sekolah gratis hanya untuk sekolah negeri tanpa menyentuh siswa sekolah swasta.
“(Seragam gratis) Sekolah swasta, belum. Sementara untuk sekolah negeri,” tegas Kepala Dinas Dikbud Kota Malang Suwarjana saat meninjau sekolah rakyat di Tlogowaru, Senin (14/7).
Suwarjana menjelaskan pembagian kain seragam gratis untuk siswa SD negeri dan SMP negeri ditargetkan tuntas pada Juli 2025 ini.
“Insyaallah target kami sampai Juli selesai,” katanya.
Pembagian seragam gratis beserta atributnya berupa kain merah, putih, dan pramuka untuk SD. Sedangkan SMP kain biru, putih, dan Pramuka. Serah terima kain seragam itu, lanjutnya, secara simbolis di SMPN 6 Kota Malang, Selasa (15/7).
“Kenapa terlambat karena penganggaran tidak ikut pagu murni. Anggaran setelah Pak Wali Kota dilantik Februari 2025, lalu ada proses, sehingga agak terlambat. Mohon dimaklumi. Tetapi Juli pasti selesai,” ungkapnya.
Pembagian kain seragam sekolah ini hanya untuk SD negeri dan SMP negeri. Itu pun ongkos jahit dibebankan ke orang tua siswa.
“Ongkos jahit mudah-mudahan (saat PAK dan APBD 2026), sebab penganggaran seragam gratis kan saat kondisi efisiensi. Pikiran kami, yang penting siswa dapat seragam dulu,” ujarnya.
Sedangkan siswa sekolah swasta tidak menerima seragam seperti siswa sekolah negeri. Penyebabnya karena persolan anggaran.
Adapun anggaran untuk seragam gratis sebanyak 7.500 siswa SD dan SMP negeri mencapai Rp6 miliar sampai Rp7 miliar yang prosesnya melalui mekanisme tender. Bila ditambah dengan siswa SD dan SMP swasta sebanyak 2.500-3000 siswa bakal menambah anggaran pengadaan kain sekitar Rp3 miliar.
Dengan demikian, total anggaran untuk seragam gratis bagi seluruh siswa sekolah negeri dan swasta di Kota Malang setidaknya membutuhkan Rp9 miliar hingga Rp10 miliar.
Suwarjana berharap siswa sekolah swasta bisa mendapatkan seragam baru gratis seperti siswa sekolah negeri yang dialokasikan pada perubahan anggaran keuangan APBD 2025 ini atau APBD 2026.
“Mudah-mudahan,” ucapnya.
Pengawasan dewan
Sebelumnya, DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang memberikan rasa keadilan yang setara bagi seluruh siswa terkait seragam gratis. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang mendorong pembagian seragam gratis untuk seluruh siswa sekolah negeri dan swasta.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita menyatakan sesuai kajian seragam gratis untuk sementara dikhususkan untuk siswa sekolah negeri.
“Nanti pastinya kita evaluasi pelaksanaannya. Kalau ada banyak sekolah swasta yang perlu, kita pasti ubah kriterianya. Nanti kita evaluasi, pasti,” katanya
Yang jelas, lanjut Amithya, kebijakan ini akan terus dipantau. Termasuk adanya kemungkinan mengalokasikan anggaran tambahan melalui perubahan anggaran keuangan APBD 2025.
“Pasti kita upayakan yang terbaik. Jadi nanti kita akan lihat dulu sejauh apa,” pungkasnya.
