Tugusatu.com- Pemkot Malang, Jawa Timur, menyatakan pengentasan stunting atau tengkes menjadi prioritas di tahun 2026 di tengah tantangan efisiensi anggaran. Pasalnya, kasus tengkes di Kota Malang masih sebanyak 2.887 balita atau 8,51%. Hal itu sesuai data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PGGBM) atau bulan timbang pada (Oktober 2025).
“Stunting itu menjadi prioritas kita. Masih ada 2000 lebih yang punya potensi stunting dan itu menjadi fokus kami,” kata Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin.
Karena itu, Pemkot Malang menerapkan strategi percepatan penurunan tengkes dari hulu sampai hilir. Ali menegaskan hal itu usai Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P2AP3KB di Mini Block Office Balai Kota Malang, Selasa (9/12/2025).
Ali menjelaskan pemerintah menjadikan isu penanganan tengkes sebagai prioritas tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program nasional, percepatan penanganan tengkes optimistis tak terganggu efisiensi anggaran. Sebab, program juga memenuhi gizi ibu hamil menjadi tanggung jawab tiap dapur MBG.
Penanganan tengkes juga diintervensi melalui program bimbingan perkawinan terintegrasi secara rutin di kantor urusan agama maupun di majelis keagamaan. Termasuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin, peningkatan cakupan air susu ibu ekslusif, dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita kekurangan gizi.
Selain itu, Pemkot Malang melakukan pendampingan untuk keluarga resiko stunting, penguatan ketahanan pangan bergizi, pengoptimalan peran Tim Percepatan Penanganan Stunting, hingga penguatan pemenuhan data perkembangan stunting.
“Permasalahan stunting bersifat multidimensi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan lintas sektor yang terpadu, terencana dan berkelanjutan. Untuk itu, pengoptimalan penanganan stunting dilakukan secara kolaboratif,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang, Donny Sandito menambahkan rapat koordinasi bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka membahas pengentasan isu stunting.
“Rakor juga bertujuan untuk monitoring capaian program pencegahan stunting yang telah dilaksanakan oleh setiap stakeholder. Serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program di lapang sekaligus merumuskan solusi bersama,” ujarnya.
Sumber: Prokompim Kota Malang
