Tugusatu.com- Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Malang, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Malang. Tuntutan disampaikan melalui audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/9/2025).
Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Malang, Muhammad Ariz Pratama, menegaskan tuntutan mahasiswa di antaranya revisi tunjangan DPR RI yang dinilai tidak memiliki legitimasi kuat di masyarakat, audit kinerja dan anggaran lembaga legislatif, serta penanganan tindakan represif aparat selama demonstrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Termasuk reformasi birokrasi terkait sistem dan kinerja Polri, serta penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan.
“Poin lainnya yang kami sampaikan yakni kenaikan gaji guru khususnya di Kota Malang, keberatan atas kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB), pembentukan satuan kerja khusus penanganan PHK, hingga pengawalan terhadap guru yang datanya belum masuk ke Dapodik,” ujar Aris.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Ia berharap tuntutan tersebut segera mendapatkan jawaban baik dari legislatif maupun eksekutif.
“Tentu aspirasi mahasiswa akan kami follow up, meskipun kami sadar bahwa tuntutan yang masuk cukup banyak. Tapi yang jelas, aspirasi ini akan menjadi bahan perhatian DPRD Kota Malang,” ujarnya.
Amithya juga menekankan bahwa DPRD Kota Malang ini berbeda dengan DPR RI. Anggota DPRD Kota Malang tidak menerima tunjangan luar negeri maupun tunjangan pajak.
“Kita mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) , dan bahkan sudah melakukan efisiensi anggaran hingga 50,1 persen. Jadi tidak ada tunjangan tambahan sebagaimana di DPR RI,” ujarnya.
Audiensi tersebut diikuti sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Malang, antara lain PMII, GMKI, Hikmah Budhi, PMKRI, KMHDI, dan GMNI.
