Tugusatu.com- Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terus mematangkan Sekolah Rakyat yang progresnya telah menyiapkan eks gedung Poltekom di Tlogowaru. Upaya itu dilakukan usai Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum meninjau lokasi, termasuk memastikan kelayakan bangunan.
Nantinya, Sekolah Rakyat ini khusus untuk siswa dari keluarga prasejahtera grade 1, 2, dan 3 yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat ini, lanjut Wahyu, program Presiden Prabowo Subianto yang harapannya terwujud di tahun ajaran baru 2025/2026. Anggarannya Rp100 miliar per lokasi guna membiayai seluruh kebutuhan sekolahan, mulai asrama, makan, sarana prasarana proses belajar mengajar hingga sekolah gratis.
Siswa akan mengenyam pendidikan berkualitas dengan sistem boarding school, yakni sekolah menyediakan asrama bagi siswa, guru, dan staf sekolahan. Spirit sekolahan ini mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkualitas, berkarakter, serta bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Ini untuk menekan angka putus sekolah. Biasanya kan putus sekolah karena ekonomi. Dengan program boarding school ini hasilnya akan luar biasa,” tegas Wahyu, kemarin.
Adapun jenjang sekolah mulai SD, SMP sampai SMA. Kurikulum dan gurunya dari pemerintah pusat. Akan tetapi hal itu masih menunggu kepastian dari Kemensos dan Kemendikbud.
Sesuai data Kemensos, calon peserta didik akan menjalani seleksi administratif. Setelah itu, mereka tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Progres terkini
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menambahkan, rakor terakhir dengan Kemensos dan Pemerintah Provinsi Jatim meminta Pemkot Malang menyiapkan perangkat yang dibutuhkan.
“Tempat ada beberapa perencanaan, tindak lanjut dikoordinasikan dengan Kemensos,” tutur Ali.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana mengatakan telah menyiapkan gedung rumah susun pendidikan yang menjadi aset Pemkot Malang di Tlogowaru. Rencananya, gedung itu sebagai asrama dan calon siswa dari Dinas Sosial.
“Lokasi sekolah di sekitaran SMP 23,” ujarnya.
Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, lanjutnya, bisa menjadi solusi mengentaskan anak tidak sekolah. Kini, angka anak tidak sekolah di Kota Malang semakin menurun. Data tahun 2025 hanya tinggal 3.406 anak ketimbang tahun 2024 terdapat 5.655 anak.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Donny Sandito menerangkan setelah kementerian survei lokasi lalu dilanjutkan rapat dan verifikasi pada April 2025 ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong Pemkot Malang menjadikan Sekolah Rakyat untuk menyelesaikan anak tidak sekolah dan persoalan pengangguran.
Saat ini ada program beasiswa dan Sekolah Rakyat sehingga perlu ada pemantauan peserta didik sampai lulus dan bekerja.
“Siswa penerima beasiswa bisa masuk satu data yang direkomendasikan
sehingga nanti bisa disebarkan ke peluang pekerjaan di Kota Malang,” ucapnya.
