Tugusatu.com- Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan gercep melakukan roadshow sekaligus rakor dan evaluasi untuk melanjutkan proses pembangunan. Upaya itu untuk memetakan program prioritas dan strategis daerah.
Tahap pertama, Iwan roadshow di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (Dinsos P3AP2KB). Juga di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).
“Saya ingin memahami detail program dan kegiatan, pemanfaatan anggaran serta target pendapatan asli daerah,” tegas Iwan Kurniawan, Selasa (20/8).
Iwan menjelaskan sudah menerima paparan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah soal penganggaran dan capaian target pendapatan yang kini mengalami kemajuan atau berprogres. Termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah soal penjabaran program dan dokumen.
Pada kesempatan itu, Iwan telah mengetahui berbagai masukan soal isu strategis dan prioritas, di antaranya pasar rakyat, tantangan UMKM naik kelas, Malang Creative Center (MCC), data kekerasan terhadap perempuan, pendapatan parkir, dan target lainnya.
Prinsipnya, langkah strategis, pemetaan dan menggali segala permasalahan pada organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi prioritas. Lalu, ia menentukan strateginya seperti apa.
Sebab, lanjutnya, sebagai penjabat wali kota harus mencapai target program prioritas nasional, provinsi dan Kota Malang. Terpenting, menjaga kondusivitas Pilkada, pengendalian inflasi, penanganan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem.
“Saya harap pemetaan seluruh OPD prioritas, nanti yang belum prioritas akan ada kluster,” ujarnya.
Menurut Iwan, pemetaan sangat krusial karena anggaran 2024 sudah berjalan. Dari pemetaan dan skala prioritas itu, ia akan menentukan kemungkinan adanya intervensi pasar, UMKM dan lainnya.
“Saya ingin prioritas itu muncul dulu, minimal ada langkah strategis, potensi penyelesaian. Sehingga proses selama 2024 ini bisa sebagai referensi untuk pejabat definitif pada 2025,” tuturnya.
Iwan berharap kinerja ada kemajuan dan terobosan sehingga isu strategis yang menjadi program OPD bisa dieksekusi secepatnya.
“Syukur-syukur ada yang tereksekusi, misalnya pasar, UMKM, MCC, even internasional. Bahkan, sumber anggaran bukan saja APBD, tapi bisa komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan CSR perusahaan,” pungkasnya.
Reporter/Editor: Bagus Suryo
