Tugusatu.com, MALANG– Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan penanganan stunting semakin membaik karena dilakukan secara kolaboratif. Penerapannya melalui pendekatan cross cutting program dan kegiatan.
Proses pelaksanaan program secara keroyokan melibatkan sejumlah perangkat daerah, yaitu Dinkes, Dinsos P3AP2KB, Dikbud, Diskominfo, Diskoperindag, Dispangtan, DPUPRPKP, Bappeda dan 5 kecamatan. Pelibatan perangkat daerah dalam intervensi spesifik, sensitif dan pilar
“Semua langkah dan tahapan pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik,” tegas Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kemarin.
Dalam laporan kinerja pelaksanaan Penjabat Wali Kota Malang triwulan ketiga periode April-Juni 2024, Wahyu mengungkapkan Pemkot Malang menangani stunting dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp227,667 miliar pada 2024. Tren anggaran itu meningkat sebesar Rp18,08 miliar atau 9,01% ketimbang tahun 2023 hanya sebesar Rp208,866 miliar.
Percepatan penanganan melibatkan masyarakat, yaitu mitra, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan instansi lainnya. Sosialisasi dan edukasi pun diperkuat sembari meningkatkan cakupan layanan dan pemberdayaan masyarakat.
Termasuk menerapkan inovasi, misalnya, Gemas Keling merupakan inovasi di Puskesmas Mojolangu bersinergi dengan kelurahan siaga.
Di sisi lain, Posyandu sebagai garda terdepan bekerja bersama para pemangku kepentingan. Saat ini, jumlah posyandu meningkat semula 651 menjadi 646 dengan kader sebanyak 6.205 orang. Mereka berjuang menangani stunting di rukun tetangga.
Menurut Wahyu, pelibatan masyarakat sangatlah penting untuk mengatasi kendala masih adanya balita tidak ditimbang saat jadwal Posyandu. Solusinya, kader Posyandu melakukan kunjungan ke rumah balita stunting.
Petugas juga memastikan pendataan balita di wilayah kerja puskesmas. Bagi warga berdomisili minimal enam bulan meskipun KTP bukan KTP Kota Malang akan tetap didata.
Capaian kinerja
Angka stunting atau tengkes di Kota Malang menurun semula 8,68% menjadi 8,3% sesuai data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sampai Mei 2024. Percepatan penurunan tengkes secara bulanan itu berdasarkan data balita diperiksa saat bulan timbang. Adapun jumlah balita stunting pada Mei 2024 sebanyak 2.847 dari total 34.285 balita diperiksa.
Penanganan tengkes melibatkan kelurahan dan pemangku kepentingan. Akselerasi dengan menerapkan berbagai inovasi. Selain inovasi Gemas Keling di Puskesmas Mojolangu, juga ada inovasi Gerus Stunting dan Rumah Pelita. Puskesmas pun konsisten memberikan layanan unggulan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan penanganan spesifik berlanjut di puskesmas. Kini, Dinkes sedang menggulirkan program pemberian makanan tambahan (PMT).
“Suplai bahan pokok dari puskesmas ke posyandu. Pengadaan bahan pangan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Tugu Aneka Usaha,” kata Husnul.
Terkait hal itu, petugas nutrisionis menghitung kebutuhan kalori, protein dan lainnya untuk balita. Kemudian, puskesmas mengirim bahan pangan yang diperlukan ke posyandu.
“Posyandu yang dibuka sebulan sekali menyalurkan dalam bentuk makanan untuk balita. Program ini untuk setahun bersumber dari APBD,” ucapnya.
Saat ini, lanjutnya, target penurunan stunting di Kota Malang tahun 2024 sesuai target nasional sebesar 14%. Sekarang, angka prevalensi stunting di Kota Malang berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 sebesar 17,3%. Sedangkan sesuai data EPPGM sebesar 8,3%.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tunas Dodot Tri Widodo mengatakan pengadaan bahan pangan untuk program pemberian makanan tambahan senilai Rp1,7 miliar selama setahun.
“Pengiriman setiap bulan berupa tepung, telur, kacang hijau dan susu. Bahan pangan itu nutrisi untuk balita dan ibu hamil. Nanti, dikelola oleh posyandu, tapi distribusinya ke puskesmas,” katanya.
Reporter/Editor: Bagus Suryo
