Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, melakukan evaluasi menyeluruh penanganan stunting untuk mengukur capaian kinerja tahun 2023. Audit diperlukan untuk mengetahui akar penyebab stunting di 57 kelurahan.
“Audit stunting kita evaluasi, kemarin kita kumpulkan OPD (organisasi perangkat daerah), camat dan lurah,” tegas Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Jumat (15/12).
Wahyu mengatakan evaluasi setelah penerapan program. Sekaligus guna mengukur capaian kinerja setahun ini.
“Evaluasi kita lihat hasilnya bagaimana,” katanya.
Penanganan stunting, lanjutnya, akan terus berkelanjutan. Bahkan, Pemkot Malang menerapkan kebijakan dengan memberikan dukungan anggaran secara cukup.
“Dukungan kebijakan sama, support anggaran untuk menekan stunting,” imbuhnya.
Wahyu menekankan strategi percepatan penurunan stunting salah satunya melalui inovasi di kelurahan dan kecamatan. Lurah dan camat yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan.
“Nanti akan kita beri penghargaan. Insyaallah bisa jalan, terwujud zero stunting. Ini di kelurahan tinggal sedikit,” ucapnya.
Saat ini, kinerja terus meningkat dilihat dari menurunnya prosentase balita rawan stunting. Tren stunting di Kota Malang menurun semula 17,48% pada 2019 sesuai data Survei Status Gizi Indonesia menjadi 9,00% pada 2022. Demikian juga data sistem elektonik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat (ePPGBM) semula 28,87% pada 2019 menjadi 18% pada 2022. Namun, tren stunting sesuai ePPGBM 2023 pada Februari 8,09% menjadi 9,73% pada Oktober.
Hasil evaluasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan stunting menjadi program prioritas strategis. Dalam konteks ini, Pemkot Malang akan memperkuat edukasi. Tujuannya agar masyarakat memiliki pemahaman tentang nutrisi dan gizi.
“Ini yang terus kita lakukan bersama melibatkan seluruh instansi, Forkopimda dan stakeholder,” tuturnya.
Sejauh ini, berbagai upaya percepatan penanganan stunting berkelanjutan. Upaya melalui pendataan sesuai nama dan alamat, bulan timbang, edukasi pasangan pranikah dan ibu hamil. Pada bulan timbang mendatang, lanjutnya, diharapkan mengidentifikasi kasus sehingga balita berpotensi stunting semakin menurun.
“Hasil pendataan trennya ada kemajuan yang luar biasa. Dalam waktu tidak lama, setelah observasi akhir, bila di sana (kelurahan) tidak ada kejadian risiko stunting, kita berani declare, deklarasi kelurahan zero stunting dan segera di replikasi seluruh wilayah,” ujarnya.
Adapun hasil evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting semester 1 dan 2 tahun 2023 sudah menggelontorkan pemberian makanan tambahan (PMT) pada 570 balita sebanyak tiga kali sehari selama 3 bulan berturut-turut dan pemberian kudapan pada 1.300 ibu hamil kurang energi kronis (KEK).
Dispangtan juga memberikan bantuan protein hewani berupa telur, ikan dan ayam. Termasuk pemberian F100 pada balita gizi buruk terbukti efektif meningkatkan berat badan. Percepatan penanganan stunting juga didukung perusahaan melalui program dana tanggung jawab sosial.
Evaluasi yang menjadi catatan ialah belum adanya Peraturan Wali Kota Malang tentang tim percepatan penurunan stunting. Selain itu, cakupan anak yang ditimbang kurang dari 80% dan belum kuatnya komitmen di tingkat kelurahan dalam intervensi PMT 90 hari pada sasaran risiko stunting. Termasuk belum terbentuknya data stunting secara utuh. Karena itu perlu audit kasus stunting di 57 kelurahan untuk mengetahui akar penyebab stunting di Kota Malang.
