Tugusatu.com- Inspektorat Kota Batu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan inklusif.
Bintek yang diikuti para sekretaris SKPD, perencana SKPD, serta jajaran APIP tersebut dibuka oleh Irbansus Inspektorat Kota Batu, Muslich.
Materi Bimtek SKPD di lingkungan Pemkot Batu berfokus pada konsep gender, penyusunan GAP-GAB, serta penguatan fungsi pengawasan APIP dalam pelaksanaan PPRG.
Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai SPI Kota Batu mengalami penurunan signifikan dari 75,93 pada 2023 menjadi 66,79 pada 2024. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk kategori rentan antara lain Dinas Pariwisata (55,8), Damkar (58,5), dan Bappelitbangda (58,7).
“Pengelolaan SDM tercatat sebagai aspek internal dengan nilai terendah,” papar Plt. Inspektur Kota Batu, Sugeng Pramono, dalam Bimtek SKPD Pemkot Batu di Hotel Aston Inn, Selasa (18/11/2025).
Merespons hal tersebut, Sugeng menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi SPI. Ia mengungkapkan, Kota Batu masih kekurangan 75 dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) yang tersebar di 19 perangkat daerah.
“Nilai SPI yang rendah menjadi perhatian nasional. Kami butuh dukungan SKPD untuk segera menyelesaikan tindak lanjut agar dapat kami unggah sebagai evidence sebelum batas waktu,” tegasnya.
Narasumber dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Sutiah, yang juga Fasilitator PUG Provinsi Jawa Timur, memaparkan materi terkait konsep gender dan penyusunan GAP-GAB dalam PPRG.
“Materi yang kami sampaikan mencakup konsep gender, ketidakadilan gender, kerangka regulasi nasional dan internasional, teknik penyusunan GAP dan GAB, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi PPRG,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen kelembagaan, data terpilah, dan integrasi isu gender dalam setiap proses pembangunan sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
