Penjabat Wali Kota Malang Upayakan BPJS Ketenagakerjaan Untuk PPS

Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan usai membuka rakor kesiapan pemerintah Kota Malang dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024, Rabu (9/10). Foto: Tugusatu/Bagus Suryo
Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan usai membuka rakor kesiapan pemerintah Kota Malang dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024, Rabu (9/10). Foto: Tugusatu/Bagus Suryo

Tugusatu.com- Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyatakan sedang mengupayakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas selama Pilkada 2024.

“Dalam diskusi, petugas PPS dapat perhatian BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini baru dialokasikan untuk petugas Bawaslu, ini dicari jalan keluarnya karena (mereka) kerja dari pagi sampai malam,” tegas Iwan Kurniawan usai acara kesiapan pemerintah Kota Malang dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024, Rabu (9/10).

Iwan menjelaskan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan itu mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan peningkatan pematangan Pilkada. Untuk itu, Pemkot Malang menjadikan hal itu sebagai perhatian.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera di proses sebagai wujud pelayanan kepada petugas,” katanya.

Selama ini, rakor bersama Forkopimda dan stakeholder penyelenggara Pilkada sudah dilakukan secara matang. Anggaran sudah tersedia dengan dukungan DPRD. Bahkan, usulan anggaran dari KPU dan Bawaslu tidak dikurangi sedikit pun dengan harapan Pilkada sukses, lancar dan kondusif.

Adapun besaran dana hibah untuk Pilkada, yaitu KPU Rp55.294.478.400, Bawaslu Rp28.066.758.200, Kepolisian Rp5.754.815.000, dan TNI Rp2.146.500.000.

Kali ini, forum pertemuan menguatkan proses Pilkada menghadirkan para narasumber berkompeten untuk mengingatkan camat, lurah dan organisasi perangkat daerah sehingga mereka bekerja sesuai tugas maupun fungsinya.

“Kami tidak henti-hentinya menekankan pada lurah dan camat sebagai ujung tombak guna menyukseskan Pilkada. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi,” ujarnya.

Iwan menekankan hal itu kepada camat dan lurah turut membangun komunikasi yang baik sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Tentu, komunikasi di masyarakat sesuai tugas dan fungsi karena sudah ada KPU dan Bawaslu.

“Harapannya, Pilkada menorehkan prestasi seperti catatan prestasi saat Pileg dan Pilpres,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Iwan mengatakan perlunya penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas dalam spirit semua pihak saling memahami peran masing-masing. Selanjutnya, pada pekan depan akan mengecek logistik Pilkada. Termasuk memetakan potensi kerawanan di kecamatan dan memperkuat pengawasan setiap tahapan Pilkada.

Selain itu, Iwan menegaskan sosialisasi harus terus-menerus sesuai level masing-masing sangatlah vital. Terpenting, seluruh jajaran aparatur sipil negara bersikap netral dalam Pilkada.

Reporter/Editor: Bagus Suryo