Tugusatu.com, MALANG– Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mendekati kenyataan dalam upaya melakukan pembaruan angkutan umum (angkot).
Karena itu, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan akan menemui Kementerian Perhubungan guna menyampaikan hal itu, Senin (24/6).
“Kita ke Jakarta untuk presentasi Wahana Tata Nugraha, sekalian ke Pak Dirjen untuk minta tambahan biaya,” tegas Wahyu Hidayat.
Menurut Wahyu, peningkatan angkot membutuhkan dukungan APBN selain dibiayai APBD. Secara konsep Pemkot Malang sudah menyiapkan skema gratis maupun subsidi. Namun, pelaksanaannya butuh dukungan pusat.
“Ada sharing seperti Palembang dan Solo. Armada baru ini ber AC, nyaman, ada wifi untuk kenyamanan penumpang,” katanya.
Sejauh ini, lanjutnya, tahap pendataan dan sosialisasi sudah dilakukan kepada para pemilik angkot perorangan maupun pengusaha moda transportasi. Ternyata, pemilik angkot perorangan yang jumlahnya lebih banyak memberikan dukungan.
Sesuai data Dinas Perhubungan Kota Malang yang tercatat dalam Malang Satu Data, jumlah angkutan kota tahun 2022 sebanyak 1.166 unit.
“Kita data driver, pengemudi yang punya angkot dan pengusaha angkot. Kita pendekatan dan mengajak mereka kolaborasi,” ucapnya.
Dengan hadirnya armada baru angkot ini akan menyesuaikan dengan ruas jalan yang saat ini dalam kajian. Skema transportasi massal nanti berupa Buy The Service (BTS) . BTS merupakan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan. Sistem itu telah diterapkan di kota-kota besar.
Penerapan skema itu memungkinkan armada beroperasi pada jam-jam tertentu sehingga bisa mengurai kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, juga lebih memberikan kepastian pada penumpang. Sebab, kendati tanpa penumpang, pengemudi diwajibkan tetap bergerak sehingga tidak perlu parkir terlalu lama.
“Walaupun angkot kosong harus tetap jalan. Tidak boleh ngebut karena diawasi oleh operator,” pungkasnya.
Reporter/Editor: Bagus Suryo
