Perusahaan Umum Daerah Tunas Kota Malang, Jawa Timur, terus mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada pedagang di pasar-pasar. Beras bulog itu digelontor ke pasar untuk mengendalikan inflasi.
“Selama 1-19 Januari 2024 sebanyak 193.700 kg,” tegas Direktur Utama Perumda Tunas Kota Malang Dodot Tri Widodo, Senin (22/1).
Ia menjelaskan distribusi beras pada Oktober 2023 sebanyak 109.050 kg, November 259.210 kg, Desember 176.820 kg.
“Sampai Januari 2024 ini, kami sudah mendistribusikan sebanyak 738,7 ton atau 738.780 kg,” katanya.
Keberadaan beras SPHP memberikan manfaat luas pada masyarakat. Selain harganya yang terjangkau, konsumen memiliki pilihan harga sesuai kebutuhan.
Supri, pedagang beras di Pasar Bunul, Kota Malang, mengatakan tren penjualan beras SPHP cukup positif. Konsumennya warga menengah ke bawah dan UMKM penjual nasi goreng.
“Pembelian dibatasi dua sak atau 10 kg, setiap sak berisi 5 kg. Harga kulakan Rp51.250, kami jual Rp54.500,” ucapnya.
Distribusi beras SPHP menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi. Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menginstruksikan penguatan koordinasi dengan BUMN selain melanjutkan operasi pasar.
Wahyu menekankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar melanjutkan gerakan pasar murah. Panen cabai dan pengembangan tanam cabai pun masif melalui urban farming untuk mengendalikan lonjakan harga.
Panen cabai nyatanya berdampak memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi akhir-akhir ini, harga cabai di tingkat grosir mulai menurun. Di Pasar Mantung, Kabupaten Malang, harga cabai besar Rp45.000 per kg, cabai rawit Rp21.000 per kg, cabai rawit hijau Rp16.000 per kg, cabai keriting Rp25.000 per kg.
Wahyu menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah rutin melakukan pemantauan harga, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan, termasuk melanjutkan warung tekan inflasi mbois ilakes. Cadangan pangan juga harus diperkuat melalui pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
Selain itu, optimalisasi high level meeting TPID, serta rehabilitasi akses jalan dan jembatan pada jalur distribusi pangan. Terakhir, sidak pasar dan komunikasi yang efektif.
