Tugusatu.com- Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP kali ini dilakukan bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Pak Yes menyampaikan capaian WTP sepuluh kali berturut-turut menjadi bentuk komitmen Pemkab Lamongan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Orang nomor satu di Kota Soto menegaskan opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara baik dan benar.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” tambahnya.
Pemkab Lamongan juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan proses pemeriksaan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak hingga menghasilkan kesimpulan opini. Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada transaksi yang berjalan selama tahun anggaran.(*)
