Tugusatu.com- DPRD Kota Malang, Jawa Timur, mendukung penambahan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terutama untuk persampahan baik dari sisi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan perbaikan truk. Pasalnya, penaikan harga BBM nonsubsidi sempat membuat anggaran membengkak berimbas mengganggu proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Supiturang.
“Persampahan terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi itu diluar prediksi. Pemkot harus mempercepat penanganan melalui ekonomi sirkular. Itu akan mengurangi sampah yang masuk TPA,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, kemarin.
Anas menjelaskan pemilahan sampah dari hulu-hilir menjadi yang utama sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular. Sampah organik untuk kompos guna mendukung urban farming dan ketahanan pangan. Adapun sampah di TPA Supiturang terdiri dari sampah sisa makanan, kayu ranting, kertas karton, plastik, logam, kain, karet dan kulit, kaca, serta sampah lainnya.
Anas menekankan jangan sampai terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah kendati harga BBM nonsubsidi naik.
“Nanti kita bahas kebutuhan pada perubahan anggaran,” katanya.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menambahkan DLH harus mendapatkan perhatian lebih dalam hal penambahan anggaran. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dinamika harga BBM.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menyatakan penambahan anggaran paling mungkin di APBD perubahan pada Agustus nanti.
“SILPA tahun ini Rp300 miliar bisa untuk menutupi BPJS Kesehatan, pengelolaan sampah, Bosda, Posyandu, kalau mungkin TPP (tambahan penghasilan pegawai),” ujarnya.
Sebelumnya, DLH Kota Malang sempat kelimpungan mengangkut sampah akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi terutama solar jenis Dexlite dan Pertamina Dex sejak Mei lalu. Padahal, volume sampah terus meningkat.
Pelaksana Harian Kepala DLH Kota Malang, Raymond Gamaliel Hatigoran Matondang mengungkapkan volume sampah tahun 2026 mencapai 820 ton-860 ton per hari dari semula timbulan sampah tahun 2025 sebanyak 732,14 ton per hari atau 267.230,53 per tahun.
Sedangkan kebutuhan operasional 13 alat berat termasuk mesin pengolah sampah di TPA Supiturang membengkak dari Rp300 juta menjadi Rp600 juta per bulan. Dalam kondisi ini, DLH melakukan efisiensi lebih ketat agar bisa bertahan sampai September nanti sembari berharap ada penambahan anggaran melalui APBD perubahan.
Di sisi lain, kondisi truk pengangkut sampah perlu perbaikan lantaran sejumlah truk mengalami rusak berat. Saat ini, DLH memiliki 48 truk pengangkut sampah, tiga truk rusak berat. Biaya perawatan ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.
