Tugusatu.com- DPRD Kota Malang, Jawa Timur, mendorong Pemkot Malang meningkatkan program pembangunan yang berimbas menumbuhkan perekonomian.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan program pembangunan harus menyentuh kebutuhan masyarakat bawah menjadi keutamaan di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya pendapatan transfer. Realisasi APBD 2025, lanjutnya, pendapatan transfer dari dana bagi hasil pajak yang ditargetkan Rp157,506 miliar, terealisasi Rp119,030 miliar. Sehingga terjadi kurang target Rp38,475 miliar. Di sisi lain, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp300 miliar.
“Pemerintah harus mengalokasikan sektor wajib seperti pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik,” tegas Trio Agus Purwono, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan bantuan pendidikan harus ditingkatkan sejalan dengan menambah honor guru. Pembangunan yang menyentuh rukun warga dan rukun tetangga lewat program RT Berkelas juga perlu digenjot sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
Dari sisi infrastruktur terdapat persoalan penanganan banjir, rehabilitasi jalan dan kemacetan lalu lintas menjadi perhatian. Mestinya, anggaran infrastruktur ditambah sehingga ada percepatan penanganan.
Sejauh ini, progres pembangunan sudah terlihat ditandai dengan kinerja yang melampaui target. Dalam konteks ini, penyelesaian Pasar Gadang diapresiasi mengingat pembangunan jalan di kawasan pasar berimbas melancarkan arus lalu lintas dan menumbuhkan ekonomi di selatan Malang.
“Penanganan pasar diapresiasi, meskipun di pasar Gadang masih ada pedagang belum relokasi. Pembangunan jalan membantu kelancaran transportasi dan arus lalu lintas, serta meningkatkan ekonomi di selatan,” ujarnya.
Tantangan saat ini adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Menurut Trio, penerapan sistem Buy The Service (BTS) yang memberikan pelayanan angkot untuk pelajar agar diperluas. Program itu telah dianggarkan Rp1,8 miliar melibatkan sekitar 80 angkot.
Layanan menerapkan angkot sebagai feeder yang terhubung langsung dengan selter bus Trans Jatim. Sedangkan jumlah feeder yang terhubung dengan selter sekitar 60 lokasi tersebar di Kota Malang sampai Kota Batu.
“Ide BTS agar menjadi prioritas meski sudah ada Trans Jatim. Feeder angkot sekolah agar diperluas, bukan saja untuk anak sekolah, tetapi juga memberikan subsidi tarif dan peremajaan angkot,” tuturnya.
Anggota Komisi D, Asmualik menambahkan belanja pemerintah harus fokus program yang menggerakkan ekonomi. Fokusnya pada pendidikan dan padat karya.
“Ini penting, sebab kerawanan sosial muncul karena adanya ketidakseimbangan ekonomi. Itu sebabnya perlu program padat karya dan lainnya sehingga ekonomi masyarakat tumbuh,” ucapnya.(*)
