Tugusatu.com- Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Jum’at (12/6/2026).
“Momentum ini menegaskan komitmen Pemkab Lamongan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kinerja,” tegas Bupati akrab disapa Pak Yes.
Pak Yes menjelaskan Kabupaten Lamongan pada 2025 kembali meraih prestasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Termasuk memperoleh Predikat A (sangat baik) dalam SAKIP dari Kementerian Pan RB.
Hal ini menjadi instrumen untuk memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah berjalan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, Pak Yes mengungkapkan realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp3,21 triliun atau 99,35 persen dari target Rp3,23 triliun. Ini mencerminkan kondisi fiskal yang stabil dengan penopang utama pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp680,8 miliar yang meningkat 21,70 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Pak Yes, capaian PAD menunjukkan semakin menguatnya kemandirian fiskal daerah. Sedangkan belanja daerah dan dana transfer Lamongan tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3,17 triliun, surplus Rp41 miliar dari proyeksi awal defisit Rp85 miliar.
Selanjutnya total aset Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan sebesar Rp225, 8 miliar dibanding tahun 2024, sejalan dengan ekuitas daerah yang juga tumbuh sebesar Rp271 miliar.
Di sisi lain, kewajiban daerah menunjukkan penurunan, di mana hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menyelesaikan kewajiban secara lebih sehat dan terukur.
“Dapat kami tegaskan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan menentukan arah penguatan yang positif. Hal ini tercermin dari perbaikan kondisi fiskal daerah yang ditandai dengan peningkatan PAD, SILPA, optimalisasi belanja modal khususnya pada sektor jalan, irigasi dan jaringan, serta penurunan kewajiban daerah,” ucap Pak Yes.
