Tugusatu.com, MALANG– Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan kinerja penurunan kemiskinan menunjukkan hasil optimal. Kini, angka kemiskinan di Kota Malang menurun, semula 4,37% menjadi 4,26% pada 2023. Capaian kinerja ini membuat kemiskinan di Kota Malang terendah kedua se-Jatim, sedangkan nasional 9,36% dan Jatim 10,35%.
“Pengangguran terbuka dan kemiskinan turun. Ini membuktikan investasi dan kemudahan berusaha meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka dan UMKM berjalan,” tegas Wahyu Hidayat, Kamis (18/7).
Sejauh ini, Pemkot Malang terus melakukan berbagai upaya penanganan. Karena itu, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 sebesar Rp638,889 miliar. Anggaran sebesar itu untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebesar 87,35%, peningkatan pendapatan 6,16% dan 6,49% untuk penurunan jumlah kantong kemiskinan.
Adapun langkah konkret penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di antaranya penyaluran beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu, bantuan rumah tidak layak huni, pelatihan usaha, dan bantuan permakanan bagi lansia.
“Kita ada peningkatan UMKM, sehingga tenaga kerja bukan saja memberikan peluang kerja di perusahaan, tapi juga mengembangkan UMKM untuk mengatasi kemiskinan,” katanya.
Sesuai catatan BPS, persentase penduduk miskin di Kota Malang menurun sejak 2021 sebanyak 4,62% atau 40.620 jiwa menjadi 4,37% atau 38.560 jiwa pada 2022. Angka itu menurun lagi tahun 2023 menjadi 4,26% atau 37.780 jiwa.
Luncurkan PDKTSAM
Dalam konteks ini, Pemkot Malang melakukan akselerasi menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn pada Rabu (19/6) lalu.
“Aplikasi ini dilengkapi geospasial dan terhubung langsung dengan satu peta Indonesia sehingga fitur monitoring dan evaluasi penanganan dan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif,” ujar Wahyu.
Pendataan yang valid memberikan kepastian. Pada gilirannya kebijakan tepat berbasis data lebih terukur, proses penanganan secara keroyokan melibatkan sejumlah perangkat daerah.
Aplikasi PDKTSAM ini lebih komplit dan detail lantaran meliputi nama, alamat dan kebutuhan. Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengungkapkan warga miskin menginginkan adanya pelatihan kerja, bantuan modal usaha dan perbaikan sarana sanitasi. Hal itu diperlukan agar mereka cepat bangkit dan berdaya sehingga bukan lagi menjadi warga miskin.
Saat ini, pemutakhiran data terus bergerak sehingga memungkinkan data akan terus mengalami perubahan. Pemkot Malang akan mengintegrasikan data kemiskinan itu dengan data stunting sehingga penanganan menjadi lebih tepat dan terintegrasi.
Hasil pemutakhiran PDKTSAM terkini, angka kemiskinan ekstrem 16% sebesar 7.979 kepala keluarga (KK) atau 30.076 jiwa tersebar di lima kecamatan. Adapun miskin 43% atau 21.096 KK, hampir miskin 27% atau 13.324 KK dan tidak miskin 13% atau 6.556 KK.
Reporter/Editor: Bagus Suryo
