Tugusatu.com- DPRD Kota Malang, Jawa Timur, mengkritisi sebelas program prioritas Pemkot Malang dalam pembahasan APBD 2025. Dewan menekankan peningkatan kinerja yang lebih serius.

Saat rapat perdana bersama Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, para wakil rakyat mencecar sejumlah pertanyaan krusial.

Sontak, sejumlah anggota dewan pun mencermati sekaligus memberikan masukan.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyoroti kinerja kesehatan karena persoalan itu dinilai belum tuntas padahal anggarannya mencapai Rp170 miliar. Bahkan, data sistem informasi kesehatan Pemkot Malang masih mengandalkan dari BPJS.

Selain itu belum adanya koordinasi di masing-masing level dan instansi membuat kinerja kesehatan di Kota Malang harus dievaluasi. Karena itu, persoalan ini perlu penanganan lebih serius.

“Sistem informasi kesehatan agar diperbaiki sehingga tidak menumpang sistem BPJS. Nantinya Pemkot bisa memetakan layanan kesehatan,” tegasnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Dito Arief Nurakhmadi menyampaikan pentingnya penataan parkir di Kayutangan mengingat soal pembelian lahan sempat viral di medsos. Dito juga menyoroti sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Termasuk, Pemkot diminta mengoptimalkan peran dan fungsi Malang Creative Center.

“Banyak pengaduan di masyarakat karena lemahnya sosialisasi perda,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Fraksi PKS Asmualik mencermati problem penerimaan siswa baru yang selalu muncul saban tahun. Dalam hal ini, Pemkot Malang diminta membuat kebijakan dengan menganalisis daya tampung siswa di sekolahan negeri dan swasta.

Sekaligus membuat standardisasi sehingga semua sekolahan setara. Bila ini dilakukan imbasnya mengurangi kegaduhan saat tahun ajaran baru. Selain itu, kebijakan sektor pendidikan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas karena orangtua akan berpikir bahwa sekolahan terbaik bagi anak itu yang lokasinya terdekat dengan rumah.

“Kami mendorong perbaikan mutu pendidikan yang seimbang. Ini perlu perhatian sehingga sekolahan negeri dan swasta sama-sama diminati karena memiliki standar yang setara,” tuturnya.

Ginanjar dari Fraksi Gerindra menyikapi soal Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2025. Terkait hal itu, Pemkot Malang diminta menyiapkan segala sesuatunya secara baik karena gelaran itu bukan saja perhatian Kota Malang, melainkan melibatkan pemda di Malang Raya meliputi Pemkot Malang, Pemkab Malang dan Pemkot Batu.

Dalam rapat penjelasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 di gedung DPRD Malang, Selasa (10/9), Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyampaikan 11 program prioritas.

Sebelas prioritas tersebut, yaitu revitalisasi Pasar Besar Malang, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2025 dan pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS).

Prioritas lainnya ialah soal penanganan banjir di kawasan Jalan Soekarno Hatta dan pengadaan lahan parkir di Kayutangan. Termasuk pengembangan Malang Creative Center (MCC) dan usaha mikro, rehabilitasi sekolah SD dan SMP, Bansos terpadu, optimalisasi PBB dan rehabilitasi Alun-Alun Kota Malang.

Reporter/Editor: Bagus Suryo