Tugusatu.com- Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan anggaran belanja bahan bakar (BBM) dan pelumas kendaraan operasional dinas sedang dihitung ulang menyusul penaikan harga Pertamax. Hal itu dilakukan guna efisiensi anggaran.
“Iya sedang kita hitung sejalan kenaikan BBM. Apalah nanti menggunakan nonfosil, energi listrik, itu untuk mengurangi pengeluaran BBM,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Malang sedang mengkaji pengadaan kendaraan listrik, penggunaan motor atau mobil operasional hingga melakukan penyesuaian melalui Work From Home (WFH).
Semua skenario itu dibahas sejalan dengan imbas efisiensi anggaran pemerintah menyusul kenaikan harga Pertamax sejak 10 Juni 2026 lalu semula Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250. Sedangkan harga Pertalite masih tetap Rp10.000 per liter.
“Semua skenario kita kaji. Apakah perubahan APBD nanti kita sesuaikan. Mobil listrik dalam kajian, atau WFH dan penggunaan motor juga kita kaji semua skenarionya,” katanya.
Inventarisasi aset
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan kajian guna mengurangi beban BBM dan biaya perawatan kendaraan dinas terus berproses. Pembahasan melibatkan sekda dan dishub dalam mencari solusi efisiensi melalui penggantian kendaraan dinas konvensional berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Bahkan, ada skema sewa kendaraan operasional.
“Sekarang masih inventarisasi aset kebutuhan BBM di organisasi perangkat daerah,” ucapnya.
Dalam proses inventarisasi terungkap penggunaan BBM terbesar di Dinas Lingkungan Hidup mencapai Rp10 miliar. Karena itu, kendaraan listrik menjadi pertimbangan.
Dalam penjabaran APBD 2026, belanja bahan bakar dan pelumas untuk kendaraan operasional dinas di Kota Malang mencapai Rp19,032 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan menyatakan anggaran BBM sebenarnya sudah dialokasikan di masing-masing perangkat daerah. Namun, penyesuaian tetap dilakukan sesuai kebutuhan juga seiring potensi kenaikan harga.(*)
