Tugusatu.com- Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB, Andhyka Muttaqin S.AP., M.PA., menyatakan perlu pengawasan ketat dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Pasalnya, WFH yang arahnya untuk menghemat bahan bakar minyak(BBM) dinilai tidak signifikan.
Andhyka menegaskan sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan tetap perlu skema pengawasan yang ketat. Misalnya, dengan memastikan titik koordinat absen di rumah. Sedangkan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kantor perlu mendapatkan kompensasi agar mereka bersemangat dalam bertugas.
“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” kata Andhyka.
Kebijakan WFH, lanjutnya, jangan diterapkan di semua sektor terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.
Menurut Andhyka, kebijakan WFH tidak signifikan menghemat BBM, melainkan hanya menghemat energi listrik, internet, dan mengarah pada efisiensi anggaran.
Jika cadangan BBM menipis, sebaiknya kuota penggunaan dibatasi. Selanjutnya, pemerintah memperbaiki transportasi umum. Tujuannya agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.
“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” imbuh Andhyka.
Sumber: And/Humas UB
