Tugusatu.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Setahun kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin ditandai dengan sejumlah indikator utama pembangunan menunjukkan tren membaik.
Dalam konteks ini, Wahyu-Ali telah menyampaikan ke DPRD Kota Malang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025.
Kinerja mengesankan juga menjadi kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang, Selasa (1/4/2026). Namun, Wali Kota Wahyu menekankan pembangunan terus berkelanjutan di tengah tantangan global sehingga prosesnya menuntut bergerak cepat dan tepat. Percepatan pembangunan sesuai spirit tema HUT Kota Malang “Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Mbois Berkelas”.
“Kita harus memastikan setiap langkah lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Wali Kota Wahyu.
Kini, masyarakat telah merasakan manfaat dari implementasi visi dan misi, serta Dasa Bakti Unggulan Pemkot Malang. Program sebagai penguat pembangunan itu, yakni Ngalam nyaman, Ngalam asyik, Ngalam seger, Ngalam rijik, Ngalam idrek, Ngalam santun, Ngalam pinter, Ngalam laris, Ngalam tahes, Ngalam ngopeni.
Alhasil, capaian menonjol terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang mencapai 85,55 pada 2025. Angka ini meningkat 0,87 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 84,68. Secara komparatif, capaian tersebut menempatkan Kota Malang di posisi kedua tertinggi di Jawa Timur.
Angka kemiskinan pun berhasil ditekan. Pada 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,85 persen, turun dari 3,91 persen pada 2024. Capaian ini turut menempatkan Kota Malang pada peringkat kedua terendah di antara kabupaten/kota di Jawa Timur.
Perbaikan juga terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 6,10 persen pada 2024 menjadi 5,69 persen di tahun 2025. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur yang sebesar 3,88 persen.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota Malang menunjukkan akselerasi. Laju pertumbuhan meningkat dari 5,41 persen pada 2024 menjadi 5,92 persen pada 2025. Secara komparatif, pertumbuhan ini menjadi yang kedua tertinggi di Jawa Timur.
Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan signifikan. Pada 2025, PDRB Kota Malang tercatat sebesar Rp108.152,82 miliar, meningkat dari Rp100.116,87 miliar pada tahun sebelumnya. Secara peringkat, capaian ini berada di posisi ke-10 di Jawa Timur.
Sedangkan indikator ketimpangan pendapatan turut menunjukkan perbaikan. Gini rasio Kota Malang menurun dari 0,42 pada 2024 menjadi 0,37 pada 2025. Angka ini mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah hingga moderat, sekaligus menunjukkan pemerataan ekonomi yang semakin baik.
Capaian kinerja ini bertabur prestasi dan penghargaan level internasional, nasional dan regional sepanjang 2025-2026. Menurut Wahyu, terpenting masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
Pada tingkat internasional, Kota Malang meraih penghargaan kota kreatif dunia Unesco bidang Media Arts, Clean Air For Big Cities Awards, serta Clean Tourist City Standard. Kota malang juga berhasil meraih 37 penghargaan tingkat nasional, 29 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur, serta dua penghargaan tingkat regional Malang Raya.
Gotong royong
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan sinergi menjadi kunci dalam melanjutkan pembangunan. Ada banyak catatan dewan, terutama soal kemiskinan, banjir dan persoalan kemacetan lalu lintas. Termasuk tentang perempuan dan anak.
“Sebetulnya jalan terbaik itu adalah gotong royong melibatkan semua stakeholder apalagi sekarang kita sedang efisiensi,” ujar Amithya.
Dalam hal itu, dewan telah melakukan penghematan. Di sisi lain, perangkat daerah harus menghilangkan ego sektoral. Bila koordinasinya lemah, lanjutnya, pasti akan boros energi, boros biaya, boros program.
Amithya menekankan sinergi agar diperkuat terutama soal Universal Health Coverage (UHC). Disnaker semestinya mendata pekerja penerima upah secara detail sehingga subsidi BPJS Kesehatan tidak membebani APBD. Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tugasnya melacak warga yang sudah meninggal dunia tetapi datanya belum dilaporkan. Bahkan, melacak bayi nyonya di tiap keluarga.
Selain itu, Amithya mengungkapkan persoalan upaya revitalisasi Pasar Besar yang sedang berproses. “Evaluasi-evaluasi kan pasti harus perlu dilakukan. Saya ingin ini komprehensif penyelesaiannya,” pungkas Amithya.(*)
