Tugusatu.com- Pemkot Malang, Jawa Timur, memperkuat basis data statistik sektoral urusan sosial guna penanganan kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penguatan diperlukan mengingat ada 11% data warga menghilang sebagai penerima bansos.
“Kita sekarang ada program baru yang mengganti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DTSEN. Ini untuk meminimalisir permasalahan yang timbul saat DTKS,” tegas Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Rabu (8/10).
Wahyu menyatakan data tunggal lintas sektoral dan berbasis masyarakat ini lebih detail dan tepat sasaran. Sebab, DTSEN diintegrasikan dengan aplikasi PDKTSAM (Pendataan Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Pemkot Malang.
Adapun proses pemutakhiran data melibatkan seluruh camat, lurah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Kita punya program PDKTSAM yang hampir sama dengan DTSEN. Nah, ini kita gabungkan agar hasilnya lebih baik lagi,” katanya.
Sedangkan data yang dihimpun melalui sistem tersebut akan terus diperbarui secara berkala melalui musyawarah kelurahan yang dilakukan minimal setiap tiga bulan. Data itu menjadi acuan utama dalam penetapan program bantuan dan pemberdayaan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai , Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan program bantuan lainnya.
Data hilang
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito menambahkan jumlah keseluruhan DTSEN bersumber dari APBN dan APBD desil 1 tercatat sebanyak 28 ribu, desil 2 sekitar 38 ribu, desil 3 mencapai 33 ribu, desil 4 sebanyak 24 ribu, dan desil 5 sekitar 19 ribu.
“Pada bulan Juli 2025 setelah data kita sandingkan ternyata 11% (penerima bansos) semula masuk DTKS, ternyata tidak masuk dasil 1-5 di DTSEN,” ujarnya.
Penyebab 11% data penerima bansos itu tidak ditemukan lantaran mereka ada yang kondisi ekonominya sudah membaik, ada juga yang pindah tempat tinggal. Di sisi lain, tiba-tiba ada perluasan data dari Kemensos sebanyak 4 ribu penerima bansos. Itu sebabnya perlu pemutakhiran data.
Saat ini, data penerima bansos di Kota Malang sebanyak 95 ribu jiwa sehingga mendorong Dinsos P3AP2KB rutin melakukan validasi karena data bersifat dinamis. Prosesnya melibatkan musyawarah kelurahan yang dihadiri perangkat kelurahan, RT, dan RW. Dalam forum tersebut dilakukan pembaruan dan verifikasi data penerima bansos secara berkala.
Masyarakat juga dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bansos secara mandiri atau mengecek sebagai penerima bansos melalui laman resmi Kemensos.
