DPRD Kota Malang Monitor Hasil Sidak Pasar

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan Forkopimda saat sidak pasar menjelang Ramadan, Rabu (26/2). Foto: Dok. Doddy Rizky
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan Forkopimda saat sidak pasar menjelang Ramadan, Rabu (26/2). Foto: Dok. Doddy Rizky

Tugusatu.com- Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bakal mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan bahan pangan usai sidak pasar di awal Ramadan.

“Hasil sidak kita monitor minggu depan,” tegas Amithya.

Saat ini, Amithya bersama Forkopimda menunggu hasil sidak pemantauan stabilitas dan ketersediaan pangan. Saat sidak di pasar Madyopuro dan Tawangmangu pada Rabu (26/2), Forkopimda menemukan pasokan bahan pangan tersendat sehingga memicu kenaikan harga.

Kenaikan harga cabai paling signifikan. Saat itu, pedagang pasar di pasar Madyopuro dan Tawangmangu menjual cabai rawit Rp90 ribu per kg dari sebelumnya Rp60 ribu per kg.

Selanjutnya, Forkopimda melakukan upaya koordinasi melibatkan Bulog. Adapun hasilnya menunggu perkembangan pasar.

Amithya berharap stabilitas harga, pasokan dan stok pangan tetap terjaga di pekan pertama Ramadan ini. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kepastian sehingga kepercayaan publik meningkat kepada pemerintah.

“Kami berharap minggu pertama Ramadan tidak ada lonjakan harga terlalu jauh dan pasokan (aman) sehingga tidak ada apriori dari masyarakat selama Ramadan,” ujarnya.

Sementara itu, pedagang beras di Pasar Bunulrejo, Supriyono mengatakan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog mulai tersendat. Selama awal puasa ini, harga beras mengalami kenaikan Rp200 per kg. Beras medium lahap kemasan 5 kg dijual Rp75.000.

Sedangkan pantauan harga grosir cabai rawit pada Senin (3/3) di Subterminal Agrobisnis Mantung, Kabupaten Malang, menyentuh Rp100 ribu per kg. Kondisi ini memicu kenaikan harga eceran cabai di tingkat pedagang pasar tradisional di Kota Malang.

Di sisi lain, Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang, kini tak lagi menjadi distributor beras SPHP.

“Untuk SPHP saat ini secara aturan belum bisa. Jadi bulog distribusi sendiri ke pedagang, tanpa distributor,” tutur Direktur Utama Perumda Tunas Dodot Tri Widodo.

Kendati demikian, Perumda Tunas akan selalu siap melayani permintaan bahan pokok sesuai kebutuhan. Guna stabilisasi harga, operasi pasar dan gerakan pangan murah di kantor Kecamatan Lowokwaru.

“Kami juga menjual beras fitrah,” pungkasnya.(*)

Penulis: Bagus SuryoEditor: Tim editor